Wacana Boikot Pajak Adalah Ide Yang Sangat Buruk

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai langkah itu sulit dilakukan melalui jalur konstitusional karena posisi DPR dan pemerintah saat ini cenderung sejalan.

 

Herdiansyah menyebut, satu-satunya opsi di luar mekanisme formal adalah melalui revolusi rakyat. Bentuknya bisa berupa gerakan pembangkangan sipil, salah satunya dengan tidak membayar pajak. 

 

“Kalau ini bisa dilakukan, mungkin saja bisa menjadi terapi kejut untuk kekuasaan,” ujar Heriansyah, dikutip dalam keterangannya, Jumat (29/8/2025).

 

Meski demikian, gagasan tersebut langsung menuai kritik. Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menegaskan boikot pajak justru akan membawa dampak buruk, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. 

 

 

“Kalau kita tidak bayar pajak, yang paling terdampak bukan anggota DPR, tapi rakyat sendiri,” kata Fajry saat dihubungi Akurat.co, Jumat (29/8/2025). 

 

Fajry menjelaskan, mayoritas anggaran negara yang bersumber dari pajak digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat. 

 

Mulai dari gaji guru, perawat, hingga dokter, seluruhnya dibayar menggunakan dana pajak. Begitu pula penyelenggaraan sekolah negeri yang dapat diakses gratis oleh jutaan siswa di Indonesia.

 

Selain itu, sistem layanan kesehatan berbasis BPJS juga sebagian ditopang oleh subsidi pemerintah dari penerimaan pajak. 

 

“Jalan raya yang kita gunakan setiap hari, listrik bersubsidi, BBM, gas 3 kilogram, hingga berbagai bantuan sosial, semuanya dibiayai dari pajak. Jadi kalau pajak diboikot, justru rakyat kecil yang akan menderita lebih dulu,” jelas Fajry.

 

Menurutnya, ide pembangkangan sipil lewat boikot pajak tidak realistis dan cenderung kontraproduktif. Alih-alih memberikan tekanan kepada elite politik, justru pelayanan publik bisa terganggu dan mengurangi kualitas hidup masyarakat luas. 

 

“Itu jelas sebuah ide yang sangat buruk,” tegasnya.

 

Dari sisi lain, Fajry menyarankan agar kritik terhadap DPR dan pemerintah dilakukan dengan cara yang lebih konstruktif. Misalnya melalui penguatan peran masyarakat sipil, transparansi kebijakan publik, hingga mendorong akuntabilitas wakil rakyat melalui jalur konstitusional yang tersedia.

 

“Kalau kita ingin perubahan, jalurnya tetap harus demokratis. Bisa lewat pemilu, judicial review, atau aksi sosial yang damai. Bukan dengan menghentikan kewajiban membayar pajak yang justru merugikan semua orang,” ujarnya.

 

Herdiansyah sendiri mengakui bahwa wacana revolusi rakyat memang penuh risiko. Namun, ia menekankan pentingnya ruang aspirasi agar publik tidak merasa terpinggirkan dari proses politik. 

 

“Kalau kanal formal buntu, masyarakat biasanya mencari cara lain untuk menyalurkan kekecewaannya,” ucapnya.