Komisi XI dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro dan Postur RAPBN 2026
Yosi Winosa | 23 Agustus 2025, 18:03 WIB
AKURAT.CO Komisi XI DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati asumsi makro dan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama pemerintah yang berlangsung di Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan hasil rapat telah melewati pembahasan bersama Panja Pertumbuhan, Panja Penerimaan, dan Panja Defisit. “Apa yang menjadi kesimpulan rapat hari ini, saya nyatakan disetujui,” kata Misbakhun.
Dalam kesepakatan tersebut, asumsi makro RAPBN 2026 mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%, inflasi di level 2,5%, serta suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun dipatok 6,9%.
Sementara nilai tukar rupiah ditetapkan di angka Rp16.500 per USD dengan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD70 per barel.
Untuk sektor energi, target lifting minyak mentah ditetapkan 610 ribu barel per hari (rbph), sedangkan lifting gas bumi diproyeksikan mencapai 984 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph).
Dari sisi pembangunan, pemerintah bersama DPR menargetkan tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan pada kisaran 4,44—4,96%. Sementara tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,5—7,5%, dengan ambisi menghapus kemiskinan ekstrem hingga mendekati 0—0,5%.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan indikator lain seperti rasio gini pada kisaran 0,377—0,380, Indeks Modal Manusia sebesar 0,57, indikator kesejahteraan petani 0,7731, proporsi penciptaan lapangan kerja formal 37,95%, serta pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita sebesar USD5.520.
Asumsi Makro RAPBN 2026:
- Pertumbuhan Ekonomi: 5,4%
- Inflasi: 2,5%
- Nilai Tukar Rupiah: Rp16.500 per dolar AS
- Suku Bunga SBN 10 Tahun: 6,9%
- Harga minyak mentah atau ICP: USD70 per barel
- Lifting minyak: 610 (ribu barel per hari)
- Lifing gas bumi: 984 (ribu barel setara minyak bumi per hari)
Target pembangunan RAPBN 2026:
- Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,44% - 4,96%
- Tingkat Kemiskinan: 6,5%-7,5%
- Gini Rasio: 0,377-0,380
- Indeks Modal Manusia: 0,57
- Indikator Kesejahteraan Petani: 0,7731
- Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal: 37,95
- GNI per Capita: USD5.520
Postur RAPBN 2026
Dalam postur RAPBN 2026, pendapatan negara dipatok sebesar Rp3.147,7 triliun. Angka itu terdiri dari penerimaan perpajakan senilai Rp2.692 triliun, yang terbagi atas penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun dan kepabeanan serta cukai Rp334,3 triliun.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan Rp455 triliun, serta tambahan hibah sebesar Rp700 miliar. Dari sisi fiskal, defisit diproyeksikan sebesar 2,48% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Komisi XI DPR menilai penurunan defisit dari proyeksi 2025 sebesar 2,78% PDB menjadi 2,48% pada 2026 sebagai langkah positif dalam memperkuat disiplin fiskal.
Meski begitu, kebijakan fiskal tetap bersifat ekspansif guna mendukung delapan agenda prioritas pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga program pengentasan kemiskinan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga komunikasi intensif dengan Komisi XI DPR RI maupun Badan Anggaran DPR. Hal itu dilakukan agar RAPBN 2026 dapat segera ditetapkan menjadi undang-undang.
“Terima kasih atas dukungan, masukan, dan terutama untuk berbagai kesepakatan yang sudah dicapai pada hari ini,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja tersebut.
Menurut Sri Mulyani, RAPBN 2026 disusun dengan mempertimbangkan stabilitas makroekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Namun, dengan fondasi fiskal yang kuat dan dukungan dari legislatif, pemerintah optimistis RAPBN 2026 akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan sekaligus memperkuat daya tahan masyarakat.
Dari sisi lain, Komisi XI menekankan bahwa RAPBN 2026 harus benar-benar berpihak pada rakyat, terutama dalam menurunkan angka pengangguran, menekan inflasi pangan, serta memperluas lapangan kerja formal.
Dengan begitu, manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Postur RAPBN 2026
- Pendapatan negara: Rp3.147,7 triliun (naik 9,8%)
- Penerimaan perpajakan: Rp2.692 triliun (naik 12,8%)
- Penerimaan pajak: Rp2.357,7 triliun (naik 13,5%)
- Penerimaan kepabeanan dan cukai: Rp334,3 triliun (naik 7,7%)
- PNBP: Rp455 triliun (turun 4,7%)
- Belanja negara: Rp3.786,5 triliun (naik 7,3%)
- Belanja pemerintah pusat: Rp3.136,5 triliun (naik 17,8%)
- Belanja K/L: Rp1.498,3 triliun (naik 17,5%)
- Belanja non K/L: Rp1.638,2 triliun (naik 18%)
- TKD: Rp650 triliun (turun 24,8%)
- Keseimbangan primer: Rp39,4 triliun (turun 64,2%)
- Defisit APBN: Rp638,8 triliun (turun 3,5%)
- Persentase terhadap PDB: 2,48%
- Pembiayaan anggaran: Rp638,8 triliun (turun 3,5%)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
