Prabowo Bidik Nol Persen Defisit APBN pada 2027-2028

Komitmen tersebut ia ungkapkan dalam pidato kenegaraan saat menyampaikan Pengantar Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2026 beserta Nota Keuangannya di Sidang Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kemarin (15/8/2025).

 

“Adalah harapan saya, adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028. Saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” kata Presiden Prabowo. 

 

Prabowo menegaskan defisit tersebut tetap ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, serta berkelanjutan. Pemerintah, kata dia, terus berupaya menjaga agar kondisi fiskal tetap terkendali dalam batas aman, sembari memastikan setiap belanja negara memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

 

Kepala Negara menekankan bahwa efisiensi belanja menjadi strategi utama untuk menekan defisit. Pemerintah berjanji akan memangkas belanja yang tidak produktif dan mengalihkan anggaran pada program prioritas, termasuk peningkatan kualitas layanan publik, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya beli masyarakat.

 

 

“Efisiensi adalah kunci. Dengan belanja yang lebih tepat sasaran, kita bisa menekan defisit anggaran sekecil mungkin,” ujar Prabowo.

 

Selama ini, defisit kerap dianggap wajar sebagai instrumen pembiayaan pembangunan. Namun, Prabowo ingin membuktikan bahwa disiplin fiskal tetap bisa berjalan beriringan dengan agenda pembangunan nasional.

 

“Defisit yang kita kelola hari ini adalah bagian dari proses menuju disiplin fiskal yang lebih kuat. Insya Allah, dalam beberapa tahun ke depan, kita bisa mencapai APBN tanpa defisit,” tukas Prabowo.

 

Merespons ini, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menilai perhitungan itu perlu dilakukan secara bertahap dengan melihat kondisi fiskal negara. Untuk saat ini, pihaknya akan fokus mengawal pelaksanaan APBN 2025 yang masih berjalan hingga empat bulan ke depan.

“Untuk balance budget 2-3 tahun, kita lihat dulu di 2026 ya. Belum mulai 2026 sudah memikirkan 2-3 tahun. Tapi, saya melihat sinyal dari Presiden, jadi nanti juga akan kami siapkan sesuai tadi yang diharapkan,” ujar Sri Mulyani.

Secara paralel, Kemenkeu akan mempersiapkan pelaksanaan APBN 2026 yang saat ini sudah memasuki tahap sidang tahunan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN.

“Untuk arahan yang diminta oleh Presiden, untuk suatu saat Indonesia balance budget, saya rasa itu adalah sesuatu yang nanti harus kita terus hitung dan nanti pasti dilaporkan kepada Presiden,” tuturnya.

Dalam RAPBN 2026, pemerintah menetapkan pendapatan Rp3.147,7 triliun dan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun. Dengan postur tersebut, defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp638,8 triliun atau setara 2,48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).