Bappenas dan BPK Kolaborasi Susun VNR SDGs 2025

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menyampaikan bahwa kerja sama lintas lembaga ini merupakan langkah penting untuk memastikan kualitas dan kredibilitas laporan VNR. 

 

Menurutnya, laporan ini harus mampu mencerminkan kondisi riil pelaksanaan SDGs di Indonesia, sekaligus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

 

“Kolaborasi antara Bappenas dan BPK sangat krusial agar VNR Indonesia 2025 tidak hanya memenuhi standar internasional, tetapi juga benar-benar mencerminkan kemajuan dan tantangan yang kita hadapi di dalam negeri,” kata Febrian dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).

 

 

VNR merupakan laporan sukarela yang dikirimkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dipresentasikan dalam High-Level Political Forum (HLPF) di New York, Amerika Serikat. Indonesia sebelumnya telah menyampaikan laporan serupa pada tahun 2017, 2019, dan 2021.

 

Laporan VNR 2025 akan secara khusus menyoroti lima dari 17 tujuan utama SDGs, yaitu Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), Tujuan 5 (Kesetaraan Gender), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), Tujuan 14 (Ekosistem Lautan), dan Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Sementara itu, 12 tujuan lainnya tetap dianalisis secara ringkas dalam laporan.

 

Febrian menggarisbawahi pentingnya kontribusi BPK dalam memperkuat substansi laporan tersebut.

 

Rekomendasi hasil audit dan pemeriksaan kinerja BPK yang dilakukan pada 2018, 2019, dan 2023 telah digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Bab III laporan VNR yang mengulas enabling environment atau lingkungan pendukung pelaksanaan SDGs.

 

Lebih lanjut, Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan pelibatan langsung BPK dalam proses finalisasi draf laporan VNR 2025.

 

Tujuannya untuk memperkaya laporan dengan sudut pandang pengawasan dan memastikan bahwa implementasi SDGs tidak hanya berdasarkan perencanaan, tetapi juga pada praktik yang efektif dan efisien.

 

“Sinergi ini bukan hanya soal laporan, tapi juga wujud komitmen kita untuk menjaga arah pembangunan berkelanjutan tetap sesuai target hingga tahun 2030,” ujar Febrian.

 

Pelaporan VNR menjadi salah satu instrumen penting untuk menunjukkan capaian Indonesia dalam agenda pembangunan global. Dengan memperkuat sinergi antar-lembaga, pemerintah berharap posisi Indonesia semakin diakui dalam tataran internasional.

 

Selain itu, keterlibatan BPK dalam penyusunan VNR diharapkan mampu menciptakan tata kelola pelaksanaan SDGs yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun komunitas global.

 

Bappenas menyatakan bahwa proses penyusunan VNR 2025 masih terus berjalan dan akan melalui berbagai tahapan konsultasi, termasuk dengan pemangku kepentingan non-pemerintah seperti akademisi, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan.