Program MBG Prabowo Sasar 82,9 Juta Penerima Manfaat, Ada Pelajar hingga Bumil

AKURAT.CO Pemerintah terus menggenjot implementasi program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat mulai dari ibu hamil hingga siswa sekolah, termasuk santri dan peserta didik di sekolah keagamaan.

Kepala Badan Gizi Nasijuga, Dadan Handayana, menyatakan bahwa program ini merupakan investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

"Pak Presiden selalu menyampaikan bahwa ini adalah langkah strategis bangsa Indonesia dan merupakan investasi besar terhadap SDM masa depan," ujarnya dalam Konferensi Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025).

Dirinya juga menjelaskan bahwa Indonesia terus mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 3 juta jiwa per tahun, dan diperkirakan mencapai 324 juta jiwa pada 2045.

Baca Juga: MBG Upaya Pemerintah Dorong Ekonomi Lokal

Namun, mayoritas pertumbuhan tersebut berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin yang memiliki rata-rata anggota keluarga lebih banyak dibandingkan kelas atas.

“Kalau kita gabungkan keluarga miskin dan rentan miskin, maka rata-rata anggota rumah tangga mencapai 4,5 orang,” jelasnya.

Pemerintah pun memutuskan untuk mengintervensi pemenuhan gizi sejak dini, dari masa kehamilan hingga usia SMA. Fokus utamanya adalah pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) serta masa pertumbuhan anak dan remaja usia 8 hingga 18 tahun.

"Karena 60 persen anak-anak yang lahir dari keluarga miskin dan rentan miskin tidak pernah mengonsumsi menu bergizi seimbang, bahkan tidak pernah minum susu. Bukan karena tidak tahu manfaatnya, tapi karena tidak mampu membelinya," katanya.

Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program ini telah menjangkau jutaan penerima manfaat. Hingga Maret, terdapat 1.009 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang telah melayani 3 juta penerima.

Angka ini akan terus bertambah hingga mencapai 1.533 satuan pelayanan pada April dan 1.994 pada Mei.

Setiap satuan pelayanan mampu melayani hingga 3.000 penerima manfaat dan dikelola oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, yaitu lulusan perguruan tinggi terbaik yang dididik khusus untuk mendukung pelaksanaan program.

"SDM penggerak program ini telah dilatih secara intensif, dan sekarang sudah tersebar di 38 provinsi," katanya.

Anggaran program juga dipastikan aman. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun dan telah bersiap menambah Rp100 triliun jika diperlukan. Dana tersebut sebagian besar digunakan untuk membeli bahan pangan dari petani lokal.

“Sebanyak 95 persen bahan baku berasal dari sektor pertanian, dan 85 persen anggaran satuan pelayanan digunakan untuk membeli bahan baku,” tambahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa sebagian besar satuan pelayanan saat ini didukung oleh kemitraan dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), seperti restoran dan katering lokal. Banyak di antaranya berhasil bangkit setelah sebelumnya hampir tutup.

“Restoran yang tadinya hanya mendapat omzet Rp2-3 juta per hari, sekarang bisa mencapai Rp6 juta berkat program ini,” tuturnya.

Hingga akhir November 2025, program ini ditargetkan menjangkau 32.000 satuan pelayanan dan melayani total 82,9 juta warga. Saat itu, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp25 triliun per bulan.

“Target Presiden, pada akhir November nanti, sebanyak 82,9 juta penerima manfaat bisa dilayani oleh 32.000 satuan pelayanan. Ini akan menyerap Rp1 triliun per hari,” tukasnya.