5,03 Juta Wajib Pajak Laporkan SPT

AKURAT.CO Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 5,03 juta wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) per 24 Februari 2025.

Pencapaian ini menandakan kemajuan signifikan dalam upaya digitalisasi pelaporan pajak di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 4,88 juta SPT Tahunan berasal dari wajib pajak orang pribadi, sementara 148,98 ribu berasal dari wajib pajak badan. 

Mayoritas pelaporan SPT dilakukan melalui saluran elektronik, yakni sebanyak 4,92 juta SPT, sedangkan sisanya 109,68 ribu disampaikan secara manual. Hal ini mencerminkan pergeseran signifikan ke sistem digital yang lebih efisien.

Baca Juga: 3,3 Juta SPT Dilaporkan ke DJP per Hari Ini

Selain itu, per 24 Februari 2025 pukul 04.00 WIB, tercatat bahwa 876.642 wajib pajak telah memperoleh sertifikat digital atau sertifikat elektronik untuk keperluan penandatanganan faktur pajak dan bukti potong PPh.

Penerbitan sertifikat digital ini merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem perpajakan.

Jumlah wajib pajak yang telah menerbitkan faktur pajak mencapai 273.555, dengan faktur pajak yang telah diterbitkan dan divalidasi mencapai 61.521.859 untuk masa Januari 2025 dan 19.368.610 untuk masa Februari 2025. 

"Sampai dengan tanggal 24 Februari 2025 pukul 00.02 WIB, terdapat sejumlah 5,03 juta SPT Tahunan pajak penghasilan yang sudah disampaikan," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025).

DJP terus mengimbau wajib pajak agar mengikuti pengumuman resmi dan panduan penggunaan aplikasi Coretax yang dapat diakses melalui laman DJP di tautan https://pajak.go.id/reformdjp/coretax/. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat integritas sistem pelaporan pajak.

Bagi wajib pajak yang mengalami kendala, DJP menyediakan fasilitas bantuan melalui kantor pajak setempat maupun Kring Pajak di nomor 1500 200. Dukungan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan layanan dan kemudahan dalam kepatuhan pajak.

DJP juga telah menetapkan tiga saluran utama untuk pembuatan faktur pajak, yakni melalui Coretax, e-Faktur Client Desktop, dan e-Faktur Host-to-Host yang disediakan oleh Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).

Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-54/PJ/2025 tanggal 12 Februari 2025.

Menurut Dwi, data faktur pajak yang dibuat dari saluran e-Faktur Client Desktop akan tersedia secara periodik di Coretax paling lambat H+2 setelah penerbitan faktur. Pengaturan ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akurasi data perpajakan.

Inisiatif transformasi digital DJP diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi pajak, tetapi juga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan penerimaan pajak dan transparansi fiskal.