Cukai Rokok Untuk MBG, Solusi Atau Kontradiksi?
Demi Ermansyah | 19 Januari 2025, 22:56 WIB
AKURAT.CO Usulan penggunaan dana cukai rokok untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan. Menanggapi hal tersebut, Pakar kebijakan publik UPN Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai langkah ini membawa kontradiksi moral yang tak bisa diabaikan.
Achmad menjelaskan, meski dana dari cukai rokok terlihat sebagai solusi cepat dan praktis, namun sumbernya berasal dari produk yang justru menjadi salah satu penyebab utama masalah kesehatan di Indonesia.
"Rokok itu penyebab kanker, penyakit paru-paru, dan jantung. Mengandalkan cukai rokok untuk program gizi anak-anak sama saja seperti mendukung konsumsi rokok demi kesehatan. Ini langkah yang bertolak belakang," ucapnya melalui lansiran Antara, Minggu (19/1/2025).
Baca Juga: Deddy Corbuzier Geram Ada Pelajar Tak Suka Menu MBG, Pakar: Perbaiki Rasanya, Tak Perlu Dihardik
Usulan ini awalnya disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani. Menurutnya, dengan pendapatan cukai rokok yang mencapai Rp150 triliun per tahun, pemerintah tak perlu bingung mencari dana. "Ambil dari cukai rokok saja, selesai," ucap Irma.
Usulan ini awalnya disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani. Menurutnya, dengan pendapatan cukai rokok yang mencapai Rp150 triliun per tahun, pemerintah tak perlu bingung mencari dana. "Ambil dari cukai rokok saja, selesai," ucap Irma.
Namun, Achmad mengingatkan, ketergantungan pada cukai rokok memiliki risiko besar. Pendapatan dari cukai rokok tidak stabil, apalagi jika kebijakan pengendalian tembakau berhasil menurunkan konsumsi rokok. “Program MBG membutuhkan sumber dana yang stabil. Kalau terlalu bergantung pada cukai rokok, keberlanjutan program ini bisa terancam di masa depan,” ujarnya.
Ia juga mengkritik bahwa langkah ini bisa memberikan pesan keliru kepada masyarakat. “Bukannya mendorong gaya hidup sehat, pemerintah malah terlihat mendukung rokok sebagai sumber pendanaan. Ini merusak citra kebijakan kesehatan kita,” tambah Achmad.
Sebagai solusinya, Achmad menyarankan pemerintah fokus pada pendekatan yang lebih konsisten dengan visi kesehatan nasional. "Seperti mengoptimalkan APBN atau memperbaiki sistem perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa bergantung pada sektor kontroversial seperti rokok," paparnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
