AKURAT.CO Usulan penggunaan dana cukai rokok untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan. Menanggapi hal tersebut, Pakar kebijakan publik UPN Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai langkah ini membawa kontradiksi moral yang tak bisa diabaikan.
Achmad menjelaskan, meski dana dari cukai rokok terlihat sebagai solusi cepat dan praktis, namun sumbernya berasal dari produk yang justru menjadi salah satu penyebab utama masalah kesehatan di Indonesia.
"Rokok itu penyebab kanker, penyakit paru-paru, dan jantung. Mengandalkan cukai rokok untuk program gizi anak-anak sama saja seperti mendukung konsumsi rokok demi kesehatan. Ini langkah yang bertolak belakang," ucapnya melalui lansiran Antara, Minggu (19/1/2025).
Baca Juga: Deddy Corbuzier Geram Ada Pelajar Tak Suka Menu MBG, Pakar: Perbaiki Rasanya, Tak Perlu Dihardik
Usulan ini awalnya disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani. Menurutnya, dengan pendapatan cukai rokok yang mencapai Rp150 triliun per tahun, pemerintah tak perlu bingung mencari dana. "Ambil dari cukai rokok saja, selesai," ucap Irma.
Usulan ini awalnya disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani. Menurutnya, dengan pendapatan cukai rokok yang mencapai Rp150 triliun per tahun, pemerintah tak perlu bingung mencari dana. "Ambil dari cukai rokok saja, selesai," ucap Irma.
Namun, Achmad mengingatkan, ketergantungan pada cukai rokok memiliki risiko besar. Pendapatan dari cukai rokok tidak stabil, apalagi jika kebijakan pengendalian tembakau berhasil menurunkan konsumsi rokok. “Program MBG membutuhkan sumber dana yang stabil. Kalau terlalu bergantung pada cukai rokok, keberlanjutan program ini bisa terancam di masa depan,” ujarnya.
Ia juga mengkritik bahwa langkah ini bisa memberikan pesan keliru kepada masyarakat. “Bukannya mendorong gaya hidup sehat, pemerintah malah terlihat mendukung rokok sebagai sumber pendanaan. Ini merusak citra kebijakan kesehatan kita,” tambah Achmad.
Sebagai solusinya, Achmad menyarankan pemerintah fokus pada pendekatan yang lebih konsisten dengan visi kesehatan nasional. "Seperti mengoptimalkan APBN atau memperbaiki sistem perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa bergantung pada sektor kontroversial seperti rokok," paparnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Eks Ketua KY Soroti Putusan MK soal Ijazah Gibran: Tidak Menemukan Bukti Bukan Berarti Terbukti
- 2Kalender Jawa 12 Oktober 2026: Watak Weton Senin Pahing Dikenal Tegas dan Punya Cita-Cita Tinggi
- 3Kontak Tembak di Papua Barat Daya, Komandan Operasi OPM Dikabarkan Tewas
- 4Prediksi Lens vs Sporting CP 13 Oktober 2026: Skor, H2H, dan Susunan Pemain
- 5Kalender Jawa 13 Oktober 2026: Watak Weton Selasa Pon, Setia tetapi Mudah Cemburu
- 6Prediksi Skor Sabah FK vs Slavia Praha 13 Oktober 2026: Siapa yang Diunggulkan?
- 7Aprilia Buang Peluang Emas Meski Kuasai 4 Besar di Mandalika, Marc Marquez Pemenang Sesungguhnya!
- 8Zelensky: Jika Trump dan Putin Menginginkan Pemilu di Ukraina, Syaratnya Gencatan Senjata 60 Hari
- 9Kata Gibran Terkait Survei Celios: Kritik Harus Dijawab dengan Kerja Lebih Baik
- 10KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Nusron Wahid Pekan Ini








