Diblokir Biden, Begini Lika-liku Akuisisi US Steel oleh Nippon Steel

Meski menghadapi berbagai tantangan, CEO Nippon Steel, Eiji Hashimoto, menegaskan bahwa perusahaan baja asal Jepang itu tidak akan menyerah dalam memperjuangkan kesepakatan bernilai USD14,1 miliar tersebut.

Dalam konferensi pers pada Selasa (7/1), Hashimoto dengan tegas menyatakan komitmennya untuk melanjutkan akuisisi ini hingga berhasil. 

 

 

“Kami sangat yakin bahwa fakta-fakta yang akan terungkap melalui proses pengadilan nantinya akan membuktikan bahwa keputusan ini melanggar konstitusi dan hukum yang berlaku,” ujarnya melalui lansiran XInhua, dikutip Kamis (9/1/2025).

 

Tidak hanya itu, Nippon Steel juga telah mengajukan gugatan hukum terhadap berbagai pihak yang dianggap menghalangi transaksi tersebut.

Langkah hukum yang ditempuh Nippon Steel tidak main-main. Perusahaan ini menggugat pemerintah AS, Cleveland-Cliffs Inc. (sebuah perusahaan baja pesaing), serta CEO Cleveland-Cliffs, Lourenco Goncalves.

 

Selain itu, presiden serikat pekerja United Steelworkers, David McCall, juga ikut diseret ke pengadilan. Tuduhan yang dilayangkan cukup serius, termasuk persekongkolan untuk menggagalkan transaksi dan tindakan monopoli.

Nippon Steel berargumen bahwa tindakan Cleveland-Cliffs dan McCall adalah bentuk pemerasan dan monopoli yang merugikan. Dalam pandangan mereka, akuisisi US Steel adalah langkah strategis yang penting untuk masa depan perusahaan baja itu sendiri, serta untuk memastikan keberlanjutan industri baja global.

Hashimoto juga menyoroti proses peninjauan kesepakatan oleh Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (Committee on Foreign Investment in the United States/CFIUS), yang dinilainya tidak berjalan sesuai dengan aturan. Ia mengklaim bahwa ada intervensi ilegal dari Presiden Biden, yang membuat keputusan tersebut bias.

“Peninjauan ulang oleh CFIUS tidak dilakukan secara obyektif karena adanya tekanan dari pemerintah,” tegas Hashimoto. Ia menambahkan bahwa keputusan Biden dianggap sebagai langkah politik yang mengabaikan asas keadilan dan hukum internasional.

Di sisi lain, Biden membela keputusannya dengan alasan keamanan nasional. Menurut Presiden AS, penjualan US Steel kepada Nippon Steel dapat membahayakan kepentingan negara, terutama dalam sektor industri yang dianggap vital. 

 

Biden juga meminta agar kesepakatan ini dibatalkan secara permanen, dengan tenggat waktu maksimal 30 hari setelah perintahnya dikeluarkan.

Namun, keputusan ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Nippon Steel menuduh bahwa alasan keamanan nasional hanya menjadi tameng untuk menutupi motivasi politik di balik tindakan Biden. 

 

Dalam gugatan yang diajukan, Nippon Steel bahkan menyatakan bahwa Biden bertindak demi mendapatkan dukungan politik dari United Steelworkers, serikat pekerja yang selama ini dikenal sebagai pendukung Partai Demokrat.

Bagi Nippon Steel, keputusan ini bukan hanya soal menghentikan akuisisi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam rencana ekspansi mereka. Sebagai salah satu pemain utama di industri baja, 

 

Nippon Steel melihat akuisisi US Steel sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi mereka di pasar global.

Hal yang sama berlaku untuk US Steel. Perusahaan baja asal AS ini memandang akuisisi oleh Nippon Steel sebagai jalan terbaik untuk memastikan keberlanjutan bisnis mereka di tengah tekanan industri yang semakin kompetitif. 

 

Dalam pernyataan bersama, Nippon Steel dan US Steel menegaskan bahwa transaksi ini adalah solusi terbaik untuk masa depan US Steel.

“Kami tetap yakin bahwa kesepakatan ini adalah langkah strategis yang tepat, dan kami akan terus memperjuangkan hak kami demi memastikan transaksi ini berjalan sesuai rencana,” demikian pernyataan resmi dari kedua perusahaan tersebut.