Politik Batas Utang AS Picu Polemik di Internal Partai Republik

AKURAT.CO Pembatasan utang di AS bukan hanya masalah teknis tentang bagaimana pemerintah mengelola kas negara, tetapi juga sebuah arena pertempuran politik.

Dalam surat yang dikirimkan oleh Menteri Keuangan Janet Yellen kepada Ketua DPR, Mike Johnson dan pemimpin kongres lainnya, Yellen mengungkapkan potensi pertikaian panjang yang bisa muncul seiring dengan kebijakan fiskal baru yang akan diterapkan, terutama dengan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Donald Trump.

Batas utang AS sering kali menjadi alat tawar-menawar dalam perdebatan politik. Setiap kali pemerintah AS mencapai atau mendekati batas utang yang telah ditetapkan, partai oposisi biasanya Partai Republik akan menggunakan momen ini untuk meminta kebijakan fiskal yang lebih ketat atau penurunan pengeluaran pemerintah. Ini adalah cara bagi mereka untuk menekan pihak lain agar menyetujui kebijakan yang lebih sesuai dengan kepentingan mereka.

Baca Juga: Jurus Menkeu AS Hindari Batas Utang

Dilansir Bloomberg, Senin (30/12/2024), kebuntuan semacam ini memiliki dampak yang jauh lebih besar dari sekadar perdebatan politik. Saat anggota Kongres tidak dapat menyetujui langkah-langkah untuk menaikkan atau menangguhkan batas utang, ekonomi AS dan bahkan ekonomi global dapat terguncang. Kebuntuan yang berkepanjangan akan menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan dan mendorong biaya pinjaman yang lebih tinggi.

Seperti yang diketahui, pada masa pemerintahan Trump, upaya untuk menangguhkan atau menaikkan batas utang sering kali terhambat oleh pertentangan internal di kalangan anggota Partai Republik itu sendiri.

Pada bulan Desember 2023, Trump gagal melampirkan langkah pembatasan utang dalam RUU belanja federal sementara terbaru, meskipun banyak anggota partainya mendukung gagasan tersebut. Ini menunjukkan adanya ketidakpastian dalam proses pembuatan kebijakan, bahkan dalam partai yang sama.

Partai Republik seringkali menggunakan kesempatan ini untuk mendorong kebijakan penghematan anggaran atau pemotongan pajak. Namun, kesulitan dalam mencapai kesepakatan di dalam partai sendiri menunjukkan betapa kompleksnya proses politik yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda.

Kebuntuan mengenai batas utang ini dapat membawa dampak besar bagi pasar keuangan, dengan investor mulai khawatir tentang kemampuan pemerintah AS untuk memenuhi kewajibannya.

Jika kesepakatan tidak tercapai tepat waktu, pasar dapat bereaksi negatif, yang dapat memicu lonjakan suku bunga dan meningkatkan biaya pinjaman di seluruh dunia. Ini akan menjadi beban berat bagi ekonomi AS dan negara-negara lain yang tergantung pada kebijakan fiskal AS.

Namun, beberapa analis memperkirakan bahwa dengan kontrol Partai Republik atas Kongres, jalan menuju kesepakatan mengenai batas utang akan lebih mudah, meskipun situasi terkini menunjukkan adanya ketidakpastian yang belum terselesaikan.