Akurat

Kontroversi Lobi Musk dalam Kebijakan AS - China

Demi Ermansyah | 23 Desember 2024, 16:41 WIB
Kontroversi Lobi Musk dalam Kebijakan AS - China

AKURAT.CO CEO Tesla, Elon Musk, kembali menjadi sorotan setelah Rosa DeLauro selaku anggota Partai Demokrat yang berpengaruh di Komite Anggaran DPR AS, menuduhnya melakukan lobi politik untuk menghapus aturan penting terkait investasi AS di China. Langkah ini diduga dilakukan Musk untuk melindungi bisnis Tesla di pasar China yang menguntungkan.

Dilansir dari Reuters, Senin (23/12/2024), DeLauro mengklaim Musk menggunakan pengaruh besarnya untuk mempengaruhi politisi Republik agar mendukung pencabutan aturan yang mengatur investasi AS di sektor teknologi China. 
 
Dimana dirinya menyoroti hubungan Tesla yang kuat dengan China, termasuk keberadaan Gigafactory Tesla di Shanghai yang menghasilkan sekitar 50% produksi mobil Tesla secara global.

DeLauro juga menyebut bahwa koneksi Tesla dengan Partai Komunis China (CCP) berpotensi menambah risiko terhadap keamanan nasional AS. “Ini bukan sekadar bisnis. Ini tentang melindungi rantai pasokan dan keamanan nasional kita,” tegasnya.
 

Namun, Musk merespons tudingan itu dengan keras melalui platform X, bahkan menyerukan agar DeLauro dicopot dari Kongres. Kontroversi ini mencerminkan bagaimana hubungan bisnis dan politik sering kali berbenturan, terutama dalam isu strategis seperti investasi lintas negara.

Tesla dan Bisnisnya di China adalah salah satu pasar terbesar Tesla, dengan penjualan Model Y dan Model 3 yang terus meningkat. Pada November 2024, Tesla mencatat penjualan hingga 73.490 unit di negara tersebut, menandakan kebangkitan dari tantangan awal tahun. 

Meski menghadapi persaingan ketat dari produsen lokal seperti BYD Co., Tesla tetap berhasil mempertahankan momentum penjualannya. Pabrik Gigafactory di Shanghai menjadi pusat produksi penting bagi Tesla, mempertegas peran strategis China dalam operasional global perusahaan.
 
Namun, hubungan erat ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana bisnis besar dapat mempengaruhi kebijakan strategis negara.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.