Gagasan Mata Uang BRICS dan Realitas Geopolitik

Namun, meskipun konsep tersebut terdengar menjanjikan, realisasi mata uang bersama menghadapi tantangan besar yang mencakup aspek geopolitik, ekonomi, dan struktur internal BRICS.

 

Seperti yang diketahui, pembentukan mata uang bersama oleh negara-negara BRICS bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS, yang selama ini mendominasi perdagangan internasional. Ide ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi BRICS dalam tatanan ekonomi global, sekaligus memberikan fleksibilitas lebih besar dalam kebijakan moneter masing-masing negara anggota.

 

 

Salah satu argumen utama yang mendukung inisiatif ini adalah risiko yang ditimbulkan oleh fluktuasi nilai dolar AS terhadap perekonomian negara-negara berkembang.

Melansir dari Reuters, Rabu (11/12/2024), pada saat pertemuan tingkat tinggi BRICS baru-baru ini, salah satu anggota sempat mengusulkan konsep mata uang bersama. Usulan ini didorong oleh kebutuhan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil, di mana negara-negara berkembang tidak terlalu terpengaruh oleh dinamika kebijakan moneter Amerika Serikat. 

Sebagai contoh China merupakan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia dengan kapasitas manufaktur yang sangat tinggi, sementara Afrika Selatan masih bergulat dengan tantangan sosial-ekonomi seperti ketimpangan dan pengangguran.

Selain itu, hubungan politik antara anggota BRICS juga tidak selalu harmonis. India dan China, misalnya, memiliki sejarah konflik perbatasan yang panjang, yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan dan kerja sama mereka dalam proyek sebesar ini. Dalam konteks geopolitik yang kompleks, koordinasi kebijakan moneter yang diperlukan untuk membentuk mata uang bersama menjadi tantangan besar.

Tantangan lainnya adalah perbedaan kebijakan ekonomi antarnegara. Setiap negara anggota memiliki prioritas ekonomi yang berbeda, sehingga sulit untuk menyelaraskan kebijakan moneter dan fiskal.

 

Misalnya, Brasil mungkin ingin mendorong ekspor pertanian, sementara Rusia fokus pada energi, dan India ingin memperkuat sektor teknologi. Ketidaksesuaian prioritas ini dapat mempersulit pembentukan kebijakan yang mendukung stabilitas mata uang bersama.

Selain tantangan geopolitik dan ekonomi, pembentukan mata uang bersama BRICS juga menghadapi hambatan teknis. Menurut Lansiran CNN Internasional salah satu masalah utama adalah bagaimana menentukan nilai tukar mata uang tersebut.

 

Apakah nilai tukar akan didasarkan pada rata-rata GDP negara anggota, ataukah akan ada sistem penyesuaian lainnya? Jadi tidak heran apabila dalam membentuk suatu sistem baru akan muncul berbagai pertanyaan, sebab penentuan nilai tukar yang tidak adil dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi di antara anggota.

Kondisi geografis yang tersebar luas juga menjadi hambatan. Tidak seperti zona euro yang memiliki kedekatan geografis, negara-negara BRICS tersebar di berbagai benua. Hal ini membuat koordinasi kebijakan ekonomi dan moneter menjadi lebih sulit.

 

Selain itu, zona euro memiliki Uni Eropa sebagai kerangka institusional yang mendukung mata uang bersama, sedangkan BRICS belum memiliki lembaga sejenis yang cukup kuat.

 

Oleh karena itu dalam rangka menghadapi berbagai tantangan tersebut, banyak pihak berpendapat bahwa langkah yang lebih realistis adalah fokus pada diversifikasi perdagangan dengan menggunakan mata uang lokal. 

 

India, misalnya, telah memulai perjanjian perdagangan bilateral dengan beberapa negara menggunakan rupee sebagai mata uang transaksi. Gubernur Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk diversifikasi, bukan dedolarisasi langsung.

Diversifikasi perdagangan memungkinkan negara-negara BRICS untuk mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar dolar AS tanpa harus membentuk mata uang bersama. Pendekatan ini juga lebih fleksibel dan dapat diimplementasikan secara bertahap, sehingga tidak membutuhkan perubahan besar dalam kebijakan moneter dan fiskal masing-masing negara.

Gagasan mata uang bersama BRICS juga mendapat perhatian dari Amerika Serikat. Presiden AS terpilih, Donald Trump, baru-baru ini menuntut agar negara-negara BRICS tidak menciptakan mata uang baru yang dapat menggantikan dolar AS. 

 

Dirinya bahkan mengancam akan memberlakukan tarif hingga 100% jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi. Langkah ini mencerminkan kekhawatiran AS terhadap potensi melemahnya posisi dolar sebagai mata uang cadangan global.

Namun, para analis berpendapat bahwa ancaman AS ini justru dapat mendorong negara-negara BRICS untuk semakin memperkuat kerja sama mereka. Meski demikian, pembentukan mata uang bersama tetap memerlukan diskusi panjang dan kesepakatan yang mendalam antaranggota.

Meskipun ide mata uang bersama BRICS memiliki potensi untuk mengubah dinamika ekonomi global, realisasinya menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Keragaman kondisi geopolitik dan ekonomi, ditambah dengan hambatan teknis dan struktural, membuat gagasan ini sulit untuk diwujudkan dalam waktu dekat.

Sebagai alternatif, diversifikasi perdagangan menggunakan mata uang lokal tampaknya menjadi langkah yang lebih realistis. Pendekatan ini memungkinkan negara-negara BRICS untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS tanpa harus menghadapi risiko besar yang terkait dengan pembentukan mata uang bersama.