Filipina Panggil Dubes China Buntut Kisruh di Baseline Laut China Selatan
Hefriday | 14 November 2024, 23:24 WIB
AKURAT.CO Kementerian Luar Negeri Filipina memanggil Duta Besar China untuk memprotes penetapan baseline atau garis dasar oleh Beijing di sekitar Scarborough Shoal, wilayah yang disengketakan di Laut China Selatan.
Dalam pernyataan resminya, pihak Filipina menegaskan bahwa baseline tersebut melanggar kedaulatan Filipina dan bertentangan dengan hukum internasional.
Langkah ini diambil setelah China mendefinisikan baseline bagi "perairan teritorial" di sekitar Scarborough Shoal, yang oleh China disebut sebagai Pulau Huangyan. Area ini merupakan titik konflik utama dalam perebutan hak kedaulatan dan hak penangkapan ikan.
Langkah ini diambil setelah China mendefinisikan baseline bagi "perairan teritorial" di sekitar Scarborough Shoal, yang oleh China disebut sebagai Pulau Huangyan. Area ini merupakan titik konflik utama dalam perebutan hak kedaulatan dan hak penangkapan ikan.
Sebagai tanggapan, Duta Besar China untuk Filipina, Huang Xilian, menyatakan pada Rabu malam bahwa langkah penetapan baseline tersebut adalah “tindakan yang perlu” menanggapi undang-undang maritim baru Filipina dan merupakan “langkah rutin” untuk memperkuat pengelolaan maritim.
Dikutip dari Reuters, Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., baru-baru ini menandatangani Undang-Undang Zona Maritim dan Undang-Undang Jalur Laut Kepulauan untuk memperkuat klaim maritim Filipina dan mempertahankan integritas teritorialnya.
Dikutip dari Reuters, Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., baru-baru ini menandatangani Undang-Undang Zona Maritim dan Undang-Undang Jalur Laut Kepulauan untuk memperkuat klaim maritim Filipina dan mempertahankan integritas teritorialnya.
Tak lama setelah pengesahan undang-undang tersebut, China memanggil duta besar Filipina untuk menyampaikan keberatan resmi atas peraturan baru yang dianggap mengancam klaim teritorial China di Laut China Selatan.
Duta Besar Huang kembali menegaskan keberatan China terhadap undang-undang baru Filipina tersebut. Ia memperingatkan bahwa China akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk melindungi kedaulatan teritorial dan hak maritimnya.
Duta Besar Huang kembali menegaskan keberatan China terhadap undang-undang baru Filipina tersebut. Ia memperingatkan bahwa China akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk melindungi kedaulatan teritorial dan hak maritimnya.
"Kami mendesak Filipina untuk segera menghentikan tindakan sepihak yang dapat meningkatkan perselisihan dan memperumit situasi, serta menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan," kata pernyataan dari Kedutaan Besar China dikutip Kamis (14/11/2024).
Sengketa antara China dan Filipina di Laut China Selatan, khususnya di Scarborough Shoal, terus meningkat sepanjang tahun ini. Scarborough Shoal menjadi titik panas dalam hubungan kedua negara, terutama karena lokasi tersebut memiliki potensi sumber daya laut yang kaya serta posisinya yang strategis.
Selain Filipina dan China, sejumlah negara lain juga mengklaim sebagian wilayah di Laut China Selatan, termasuk Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Laut China Selatan merupakan jalur penting bagi perdagangan dunia, dengan nilai lebih dari USD3 triliun setiap tahunnya. Klaim China atas hampir seluruh wilayah Laut China Selatan telah lama menjadi isu yang memanas di kawasan Asia Tenggara.
Para analis menilai bahwa tindakan China yang mengklaim garis dasar di sekitar Scarborough Shoal adalah strategi untuk mengukuhkan posisi geopolitik dan ekonominya di wilayah tersebut. Di sisi lain, Filipina, yang mengandalkan kawasan ini untuk kegiatan perikanan dan ekonomi, merasa terancam oleh langkah ekspansif Beijing.
Pengamat hubungan internasional di Filipina menilai, langkah Filipina untuk memanggil Duta Besar China adalah pernyataan tegas bahwa negara tersebut akan memperjuangkan hak kedaulatannya. Langkah ini dinilai sebagai bentuk penegasan Filipina untuk tidak tunduk pada tekanan China.
Namun, ketegangan yang meningkat ini berpotensi mengancam stabilitas kawasan. Pakar hubungan regional memperingatkan bahwa konflik ini perlu dikelola dengan hati-hati untuk mencegah terjadinya eskalasi yang dapat berujung pada krisis yang lebih luas. Upaya diplomasi dan dialog dinilai sebagai jalan terbaik untuk meredakan ketegangan yang terus meningkat di wilayah Laut China Selatan.
Dengan adanya dua undang-undang baru yang disahkan Filipina dan reaksi tegas dari China, banyak pihak berharap kedua negara dapat menempuh jalur negosiasi guna menemukan solusi yang adil. Para pemimpin ASEAN dan negara-negara lainnya yang berkepentingan di kawasan ini diharapkan dapat mendorong solusi damai yang mengedepankan stabilitas dan perdamaian regional.
Sengketa antara China dan Filipina di Laut China Selatan, khususnya di Scarborough Shoal, terus meningkat sepanjang tahun ini. Scarborough Shoal menjadi titik panas dalam hubungan kedua negara, terutama karena lokasi tersebut memiliki potensi sumber daya laut yang kaya serta posisinya yang strategis.
Selain Filipina dan China, sejumlah negara lain juga mengklaim sebagian wilayah di Laut China Selatan, termasuk Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Laut China Selatan merupakan jalur penting bagi perdagangan dunia, dengan nilai lebih dari USD3 triliun setiap tahunnya. Klaim China atas hampir seluruh wilayah Laut China Selatan telah lama menjadi isu yang memanas di kawasan Asia Tenggara.
Para analis menilai bahwa tindakan China yang mengklaim garis dasar di sekitar Scarborough Shoal adalah strategi untuk mengukuhkan posisi geopolitik dan ekonominya di wilayah tersebut. Di sisi lain, Filipina, yang mengandalkan kawasan ini untuk kegiatan perikanan dan ekonomi, merasa terancam oleh langkah ekspansif Beijing.
Pengamat hubungan internasional di Filipina menilai, langkah Filipina untuk memanggil Duta Besar China adalah pernyataan tegas bahwa negara tersebut akan memperjuangkan hak kedaulatannya. Langkah ini dinilai sebagai bentuk penegasan Filipina untuk tidak tunduk pada tekanan China.
Namun, ketegangan yang meningkat ini berpotensi mengancam stabilitas kawasan. Pakar hubungan regional memperingatkan bahwa konflik ini perlu dikelola dengan hati-hati untuk mencegah terjadinya eskalasi yang dapat berujung pada krisis yang lebih luas. Upaya diplomasi dan dialog dinilai sebagai jalan terbaik untuk meredakan ketegangan yang terus meningkat di wilayah Laut China Selatan.
Dengan adanya dua undang-undang baru yang disahkan Filipina dan reaksi tegas dari China, banyak pihak berharap kedua negara dapat menempuh jalur negosiasi guna menemukan solusi yang adil. Para pemimpin ASEAN dan negara-negara lainnya yang berkepentingan di kawasan ini diharapkan dapat mendorong solusi damai yang mengedepankan stabilitas dan perdamaian regional.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
