Rem Perjalanan Dinas, Kemenkeu Yakin Bisa Hemat 6,83 Persen Pagu Belanja 2024

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan I, Suahasil Nazara dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

 

"Kami memperkirakan belanja 93,17 persen pada akhir Desember nanti, ini telah memperhitungkan berbagai macam penghematan yang bisa kami ambil, termasuk penghematan perjalanan dinas yang memang menjadi arahan kemarin," ujar Suahasil. 

 

Ia menjelaskan bahwa pengurangan anggaran perjalanan dinas ini merupakan bagian dari upaya efisiensi untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Anggaran Kemenkeu untuk TA 2024 telah ditetapkan bersama DPR RI tahun lalu sebesar Rp48,7 triliun. 

 

Dari jumlah tersebut, Rp39,28 triliun dialokasikan untuk pagu tanpa Badan Layanan Umum (BLU) dan Rp9,42 triliun dialokasikan untuk belanja yang mencakup BLU.

 

 

Hingga 31 Oktober 2024, Kemenkeu mencatatkan realisasi belanja mencapai 76,06%, angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar 54,49%, atau mengalami kenaikan 39,58% secara tahunan (year-on-year/yoy).

 

Dalam perincian lima program utama Kemenkeu, beberapa masih berada di bawah realisasi 70%. Program pengelolaan belanja negara tercatat sebesar 68,39%, pengelolaan penerimaan negara 76,44%, perbendaharaan serta pengelolaan kekayaan negara dan risiko sebesar 66,21%, kebijakan fiskal 65,47%, serta dukungan manajemen sebesar 76,10%. 

 

Angka tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan di berbagai sektor meskipun beberapa masih belum mencapai target maksimal.

 

Per 12 November 2024, anggaran belanja Kemenkeu yang telah dikontrakkan namun belum terserap mencapai Rp624,73 miliar untuk belanja barang dan Rp1,37 triliun untuk belanja modal.

 

Suahasil menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengedepankan disiplin dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran sebagai bentuk implementasi kebijakan “spending better,” yang sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

 

Arahan untuk pemangkasan anggaran perjalanan dinas bagi kementerian/lembaga ini berawal dari kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang menginstruksikan pemotongan anggaran perjalanan dinas minimal 50% untuk TA 2024. Instruksi tersebut dituangkan dalam surat edaran nomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024. 

 

Surat ini ditujukan kepada seluruh menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, serta pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

 

Surat edaran itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar semua kementerian dan lembaga melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas.

 

Instruksi tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet yang digelar pada 23 Oktober dan 6 November 2024. Pemerintah mengharapkan efisiensi anggaran ini dapat digunakan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak, terutama dalam mendukung program pembangunan.

 

Langkah penghematan pada sektor perjalanan dinas ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lain, mengingat kondisi keuangan negara yang memerlukan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien.