KMP Perlu Patahkan Stigma Kabinet Gemuk Inefisien dan Lambat

AKURAT.CO Kabinet baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kabinet Merah Putih (KMP) dihadapkan pada tantangan seputar koordinasi, efisiensi, serta implementasi program-program strategis di tengah kondisi politik dan ekonomi yang kompleks.

Menurut Ekonom INDEF, Fadhil Hasan, kabinet yan sangat besar atau "super gemuk" lazimnya dinilai rentan inefisiensi dan lambat dalam pelaksanaan program.

"Kabinet super gemuk akan menyebabkan masalah dalam koordinasi, terutama di antara kementerian-kementerian yang overlapping dalam kewenangan, seperti antara Menko Pangan dan Kemenko Perekonomian," ujarnya di sela diskusi publik INDEF bertajuk "Ekonomi Politik Kabinet Prabowo-Gibran" pada Selasa (22/10/2024).

Hal ini, lanjutnya, berpotensi memperlambat realisasi program prioritas pemerintah, termasuk janji kampanye Prabowo mengenai Zaken Kabinet atau kabinet yang diisi oleh kalangan profesional. Namun, kenyataannya, lebih banyak mengakomodasi politik daripada wajah profesional yang terlihat dalam komposisi kabinet saat ini, yang dapat menyebabkan kelumpuhan (lameduck) dalam pengambilan keputusan.

Fadhil Hasan juga menekankan bahwa tumpang tindih kewenangan akan menjadi persoalan besar dalam kabinet ini. "Koordinasi yang buruk antara menteri koordinator dan menteri teknis berpotensi menghambat pelaksanaan program, apalagi ketika ada overlapping kewenangan yang tidak jelas siapa yang bertanggung jawab," jelasnya.

Sebagai contoh, Menko Pangan dan Menko Perekonomian sama-sama memiliki peran dalam sektor pangan, yang dapat menciptakan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan.

Fadhil Hasan juga mengkritisi program-program prioritas Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis, peningkatan produktivitas lahan pertanian, dan menaikkan rasio penerimaan pajak (tax ratio) menjadi 23%. Menurutnya, program-program tersebut membutuhkan anggaran besar, yang diharapkan didanai oleh peningkatan pajak melalui pembentukan badan penerimaan negara.

Namun, dengan terpilihnya kembali Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, yang dianggap belum memiliki rekam jejak kuat dalam meningkatkan tax ratio, ada kontradiksi antara kebutuhan anggaran dan potensi pendapatan negara.

Sementara itu, Prof. Dr. Didin S. Damanhuri menambahkan bahwa kabinet Prabowo berpotensi terhambat oleh pengaruh eksternal, termasuk dari mantan Presiden Jokowi dan oligarki bisnis yang memiliki kepentingan di beberapa pos kementerian.

"Dari 16 menteri era Jokowi yang masih duduk di kabinet ini, serta kehadiran menteri-menteri yang dianggap berasal dari lingkaran bisnis, ada risiko bahwa kepentingan politik dan ekonomi pribadi akan mengalahkan kepentingan publik," ungkap Didin.

Dia juga mempertanyakan apakah kabinet ini akan bersifat transisi, mengingat target pertumbuhan ekonomi Prabowo yang ambisius, yaitu 8%, yang mungkin sulit tercapai dalam jangka pendek.

Adapun Nawir Messi dan Dr. Aviliani memberikan perspektif lebih luas mengenai tantangan ekonomi yang akan dihadapi kabinet Prabowo-Gibran. Nawir mencatat bahwa ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia telah menjadi isu besar yang perlu segera diatasi.

"Ketimpangan di Indonesia, terutama di luar Jawa, terus meningkat. Jika tidak diatasi dengan benar, ketimpangan ini bisa menjadi bom waktu," katanya.

Sementara itu, Dr. Aviliani menyoroti pentingnya menjaga stabilitas di tengah kabinet yang besar. "Prabowo sudah selesai dengan dirinya sendiri, dan dia mengutamakan stabilitas. Namun, dengan organisasi yang gemuk, harus jelas siapa yang menjadi 'dirijen' untuk mengkoordinasikan kebijakan," ujar Aviliani.

Dia juga memperingatkan bahwa program-program ambisius seperti Makan Bergizi Gratis, yang saat ini sedang berjalan, harus diawasi dengan ketat untuk mencegah korupsi di level lokal. "Ada kekhawatiran bahwa program ini bisa menciptakan lahan korupsi baru karena banyak daerah yang berkontribusi terhadap pelaksanaannya," ungkapnya.