Prabowo Diharapkan Wujudkan Pemerintah Bersih pada Kabinet Gemoy

Namun, di balik janji-janji tersebut, muncul beberapa indikasi yang dinilai kontraproduktif terhadap upaya menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Menurut Dosen Universitas Paramadina, Septa Dinata, komposisi kabinet Prabowo yang cenderung "super gemuk" memunculkan kekhawatiran. Kabinet yang besar, banyak diisi oleh tokoh-tokoh dari partai politik, dianggap sebagai konsekuensi logis dari koalisi yang dibangun untuk mengamankan kemenangan pemilu.

 

“Jika dibandingkan dengan negara-negara besar, maka Indonesia akan mencetak sejarah karena menyusun kabinet terbesar di dunia,” ujar Septa pada seminar INDEF, Rabu (16/10/2024).

 

Baca Juga: Ekonom Ingatkan Kabinet Gemoy Prabowo Agar Tak Main-main dengan APBN

Septa Dinata menilai bahwa kabinet yang dipenuhi oleh kader partai politik berpotensi memperlemah independensi para menteri. Ia mengungkapkan, mayoritas menteri yang terlibat dalam kasus korupsi sejak era reformasi merupakan kader partai. 

 

"Selama ini, pasca reformasi 98 sampai hari ini, mayoritas para menteri yang terlibat korupsi adalah para kader partai. Jadi masalahnya memang lebih banyak pada desain politik kelembagaan kita," jelasnya.

Koalisi besar ini juga mengancam lenyapnya peran oposisi dalam pemerintahan. Jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya masuk ke dalam pemerintahan, Indonesia mungkin tidak akan memiliki oposisi yang berfungsi dengan efektif. Tanpa oposisi, mekanisme pengawasan terhadap pemerintahan bisa semakin lemah, memperbesar risiko penyalahgunaan anggaran.

Septa juga menggarisbawahi bahwa tindakan "main-main" dengan APBN diprediksi akan terus terjadi. Pembiayaan partai politik seringkali dibebankan kepada para menteri yang memiliki latar belakang partai. Dalam konteks pemilu yang sangat mahal di Indonesia, tekanan finansial ini semakin memperbesar risiko penyalahgunaan wewenang.

"Harapan sebagaimana disampaikan oleh presiden terpilih Prabowo akan menjadi sulit. Tindakan ‘main-main’ APBN disinyalir akan terus terjadi," tegas Septa. Kelembagaan politik di Indonesia, menurutnya, menciptakan peluang besar bagi para oknum untuk memainkan anggaran negara demi kepentingan pribadi dan partai.

Selain itu, Septa menyoroti adanya "missing linkages" antara DPR dan konstituen. Dalam proses pengesahan anggaran, pelibatan publik sangat minim, sehingga pengawasan anggaran negara menjadi sesuatu yang relatif "gelap". Dunia politik yang elitis ini mempersempit peluang publik untuk berperan aktif dalam memastikan anggaran dikelola secara benar dan transparan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Septa mengusulkan penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, KPK harus diberdayakan kembali untuk mengawasi jalannya pemerintahan. 

 

“KPK tidak akan berjalan sesuai dengan khittahnya, kalau tidak ada political will dari pucuk kepemimpinan nasional," ungkapnya. Sinyal yang kuat dari presiden terkait komitmen anti korupsi sangat penting untuk mendorong ekosistem pemerintahan yang bersih.

Sinyal yang tegas dari pucuk kepemimpinan akan berdampak besar terhadap seluruh birokrasi. Jika presiden memberikan contoh baik dengan tindakan nyata anti korupsi, maka birokrasi di bawahnya akan mengikuti. Sebaliknya, jika komitmen tersebut lemah, risiko penyalahgunaan kekuasaan semakin besar.