Ekonom Beberkan Pentingnya Politisi dalam Kabinet Prabowo

AKURAT.CO Presiden Terpilih Prabowo Subianto tengah menggodok nama-nama menteri yang nantinya akan bekerja dalam kabinetnya. Tak sedikit yang berlatar belakang sebagai politisi. Seberapa penting kabinet Prabowo diisi oleh politisi?

Menurut Senior Research Associate IFG Progress, Ibrahim K Rohman, posisi kementerian tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman politik yang mendalam. Hal ini dikarenakan tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan bersifat multidimensi, melibatkan isu geopolitik, masalah regional, hingga tantangan ekonomi domestik seperti penurunan daya beli kelas menengah.

"Posisi kementerian itu tidak murni teknis, tetapi membutuhkan pemahaman politik. Artinya, jika semuanya diisi oleh teknokrat, di tengah tantangan multidimensi seperti geopolitik dan masalah domestik, menurut saya, itu justru tidak ideal," jelas Ibrahim saat dihubungi Akurat.co, Rabu (16/10/2024).

Baca Juga: Sri Mulyani Jadi Menkeu Prabowo, Ekonom: Langkah Tepat

Kohesi antara presiden dan menteri dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan, lanjutnya, juga menjadi faktor kunci keberhasilan pemerintahan. Ia menekankan bahwa kehadiran politisi dalam kementerian dapat membantu komunikasi politik yang lebih efektif. Menurutnya, hal ini dapat mempermudah penyelarasan kebijakan antar kementerian.

"Jadi politisi yang mewakili kementerian itu bisa diatur sedemikian rupa, asalkan membantu menyelaraskan komunikasi antara visi presiden dan visi masing-masing menteri dalam bentuk renstra (rencana strategis) nya," tambahnya.

Namun, Ibrahim juga memberikan catatan penting. Meskipun menteri berasal dari kalangan politisi, staf di bawahnya seperti wakil menteri, staf ahli, hingga staf khusus haruslah diisi oleh teknokrat yang kompeten. Baginya, keberadaan teknokrat sangat penting untuk memastikan kebijakan publik yang berbasis data dan bukti.

"Tidak ada masalah jika menteri berasal dari politisi, selama staf di bawahnya diisi oleh orang-orang yang kompeten dan teknokrat. Ya mulai dari wakil menteri, staff ahli, staff khusus gitu ya. Jadi gak boleh menterinya juga politisi, wakil menteri politisi, staff khusus politisi, staff ahli politisi, nah itu yang salah," tegas Ibrahim.

Ia juga menekankan pentingnya peran staf teknokrat untuk mendukung pembuatan kebijakan publik yang berbasis bukti (evidence-based). "Kebijakan publik harus berbasis bukti, dan ini tidak harus menjadi fungsi dari menterinya, tetapi orang-orang di belakangnya yang harus profesional," lanjutnya.

Dengan kata lain, menurut Ibrahim, campuran antara politisi dan teknokrat dalam struktur kementerian akan menciptakan keseimbangan yang ideal. Politisi dapat memudahkan komunikasi politik, sementara teknokrat memberikan masukan berbasis data untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.