Anggaran Perlinsos di RAPBN 2025 Tembus Rp504,7 Triliun, Ada PKH hingga Kartu Sembako

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, anggaran yang dialokasikan untuk perlindungan sosial mencapai Rp504,7 triliun. Anggaran ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga dan memperkuat program-program sosial yang telah ada.

"Perlindungan sosial mencapai Rp504,7 triliun, yang mencakup program-program yang ada seperti PKH, kartu sembako, PIP, dan KIP Kuliah. Selain itu, perlindungan sosial juga akan melibatkan sinergi dan integrasi dengan kartu kesejahteraan," kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Banggar DPR RI pada Selasa (27/8/2024).

Baca Juga: Sri Mulyani: Belanja APBN 2025 Fokus ke MBG dan Perlinsos

Selanjutnya, ia Sri Mulyani juga menegaskan bahwa program perlindungan sosial akan diperkuat sebagai bagian dari strategi pembangunan demografi Indonesia. "Kami akan fokus pada program graduasi dari kemiskinan dalam program perlinsos yang berbasis pada pemberdayaan," tambahnya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa penekanan akan diberikan pada pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Peningkatan anggaran untuk perlindungan sosial ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Anggaran perlindungan sosial tahun depan mengalami kenaikan signifikan dari anggaran tahun ini, yang ditetapkan sebesar Rp496,8 triliun dalam APBN 2024.

Dengan alokasi anggaran yang lebih besar, pemerintah berharap dapat memperluas cakupan dan efektivitas program-program perlindungan sosial, serta memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat.