TKN Prabowo: BPN Tambal Kebocoran Pajak

AKURAT.CO Dalam rangka meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengeluarkan berbagai kebijakan unggulan yakni dibentuknya Badan Penerimaan Negara (BPN).

Diharapkan dengan terbentuknya BPN ini, mampu meningkatkan penerimaan negara hingga 23% sesuai dengan target yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Merespon hal tersebut, Anggawira selaku salah satu anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyampaikan bahwa dengan adanya pembentukan BPN baru tersebut tentunya dapat mengatasi kebocoran pajak yang selama ini sangat merugikan negara.

"Kami berencana membentuk badan penerimaan, yang tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan tetapi juga menutup kebocoran yang ada," ujarnya di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Sebagai contoh, lanjutnya, sektor minerba yang secara faktanya dilapangan sangat memiliki potensi besar untuk mendongkrak pendapata negara, sehingga dengan adanya badan baru ini serta program SIMBARA yang beberapa waktu lalu diluncurkan dapat membantu meningkatkan pendapatan negara secara signifikan.

"Selain rencana pungutan lainnya yang mungkin ada, yang jelas kita harus menutup kebocoran dulu agar pendapatan negara berdampak positif," katanya.

Namun, Anggawira mengungkapkan bahwa badan penerimaan negara belum akan beroperasi pada periode pertama pemerintahan Prabowo. Meski begitu, persiapannya akan dimulai dari periode pertama karena memerlukan keterlibatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam prosesnya.

Sebagai informasi, Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) dianggap penting karena beberapa alasan utama. Pertama, BPN akan meningkatkan efisiensi penerimaan negara dari berbagai sumber, seperti pajak, bea cukai, dan penerimaan bukan pajak, dengan berfokus pada pengumpulan dan pengelolaan dana yang lebih efektif.

Kedua, badan ini diharapkan mampu menutup celah kebocoran pajak yang terjadi akibat ketidakpatuhan wajib pajak dan korupsi melalui pengawasan ketat dan penerapan teknologi canggih.

Selain itu, pembentukan BPN bertujuan untuk meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23%, yang akan berdampak positif pada ekonomi nasional dan kemampuan pemerintah membiayai pembangunan.

BPN juga merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang menyeluruh, dengan pemisahan tugas penerimaan negara dari Kementerian Keuangan untuk menciptakan fokus spesifik dan pengelolaan yang lebih baik. Dengan adanya BPN, program-program pemerintah yang memerlukan pendanaan besar, seperti program makanan bergizi gratis dan proyek infrastruktur, dapat lebih mudah terlaksana.

Banyak negara maju yang telah memiliki badan khusus yang menangani penerimaan negara, menunjukkan bahwa pemisahan fungsi ini dapat meningkatkan kinerja penerimaan dan memberikan dampak positif pada perekonomian.