Misbakhun Masuk Bursa Calon Anggota BPK, Ekonom: Cocok Pakai Baju Negarawan

Di mana diantara 75 nama calon anggota BPK tersebut, terdapat list nama Mukhammad Misbakhun selaku anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). 

 

Melihat hal tersebut, Pakar Ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menjelaskan bahwa tidak adanya larangan anggota DPR mencalonkan diri sebagai anggota BPK. Dalam kasus tersebut menandakan bahwa Misbakhun boleh-boleh saja mencalonkan dirinya sebagai anggota BPK. 

 

Sebab, lanjutnya, semua orang berhak untuk menjadi anggota BPK. "Sebetulnya tidak ada larangan sama sekali apabila anggota DPR ingin mencalonkan diri sebagai anggota BPK, secara tidak langsung pak Misbakhun boleh-boleh saja mencalonkan dirinya, toh prosesnya juga masih panjang, saat ini juga mereka semua yang masuk ke dalam bursa calon anggota BPK akan mengikuti Fit and Proper test dulu kan," ucapnya kepada Akurat.co, Kamis (25/7/2024).

 

Baca Juga: Masuk Bursa Calon Anggota BPK, Pengamat: Misbakhun Punya Kualifikasi dan Integritas  

 

Namun, lanjutnya, jika seandainya Misbakhun terpilih dan lolos menjadi anggota BPK, harapannya Misbakhun dapat melepas baju politiknya dan memakai baju negarawan. "Memang jika dilihat-lihat dari calon nama tersebut didominasi dari level perpolitikan, dalam kasus ini Misbakhun jika terpilih dan lolos menjadi anggota BPK harus melepas baju politiknya dan pakai baju negarawan. Dan itu tentunya akan menjadi tantangan utama untuk dirinya," tegasnya. 

 

Oleh karena itu, tambahnya, harapan terbesarnya yakni siapapun yang terpilih menjadi anggota BPK kedepannya dapat melakukan integritasnya sebagai negarawan dan melanjutkan amanah-amanah yang sudah diberikan. 

 

Sebagai informasi, Sejumlah kalangan masarakat sipil sampai saat ini menyoroti para anggota DPR RI dan politikus yang mencalonkan serta mengikuti proses seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

 

Berdasarkan keputusan rapat internal Komisi XI DPR pada 8 Juli 2024, menetapkan 75 calon anggota BPK yang akan mengikuti fit and proper test di DPR. Nama-nama tersebut telah diumumkan ke publik. DPR pun meminta masyarakat untuk memberikan masukan terkait nama-nama tersebut. Masukan itu disampaikan ke DPR terhitung sejak 10 Juli 2024 hingga 19 Juli 2024.