Pemerintahan Prabowo-Gibran Berkomitmen Kelola Fiskal dengan Disiplin dan Prudensial

AKURAT.CO Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, berjanji akan menerapkan disiplin dan prudensial dalam mengelola fiskal di pemerintahan yang akan datang.

Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan bahwa pemerintahan mendatang akan tetap menjaga batasan defisit APBN 2025 sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Selain itu, rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 akan tetap dijaga di level sekitar 30 persen.

"Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati," kata Dasco melalui keterangannya kepada wartawan, Kamis (11/7/2024).

Dasco menjelaskan bahwa pemerintahan mendatang memiliki tiga tujuan utama dalam pengelolaan fiskal: menaati praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit sebesar 3 persen, mempertahankan rasio utang terhadap PDB pada status quo, dan melanjutkan disiplin fiskal yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan Jokowi.

“Dan melanjutkan disiplin fiskal yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan Jokowi,” tambahnya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini mengatakan bahwa komitmen terhadap disiplin fiskal ini akan dijaga oleh pemerintahan Prabowo karena pentingnya investasi sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, pemerintah mendatang akan fokus pada penciptaan lapangan kerja untuk merangsang pertumbuhan dan menghasilkan dolar guna membiayai pertumbuhan ekonomi.

“Menumbuhkan lingkungan kebijakan yang sehat dan pro-bisnis sangatlah penting," ungkapnya.

Senada dengan itu, adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, juga mengungkapkan bahwa pemerintahan mendatang tidak akan menaikkan utang tanpa menaikkan pendapatan negara.

Ia yakin Indonesia dapat mempertahankan peringkat investasi jika pemerintah meningkatkan pendapatan negara.

“Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan,” kata Hashim dalam wawancara di London kepada Financial Times.

Hashim mengaku telah berdiskusi dengan Bank Dunia terkait pengelolaan utang yang bijaksana dan pruden bagi Indonesia. Menurut Bank Dunia, 50 persen dari PDB masih pada level pengelolaan keuangan negara yang aman dan pruden.

Jumlah itu masih di bawah batas utang yang telah ditetapkan yaitu 60 persen PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Menurutnya, kenaikan pendapatan negara dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dari ekstensifikasi pajak, cukai, royalti dari pertambangan, dan bea masuk.

Sebelumnya, pada bulan Juni lalu, Anggota Tim Gugus Tugas Bidang Keuangan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono, juga telah mengatakan hal serupa bahwa Prabowo tidak akan meningkatkan rasio utang negara hingga 50 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan yang resmi," kata Thomas.

Pernyataan Thomas ini menyangkal laporan Bloomberg sebelumnya yang menyebut bahwa Prabowo akan menaikkan rasio utang negara hingga level tersebut. Laporan itu kemudian merugikan mata uang negara dan pasar obligasi Indonesia.

Thomas menegaskan bahwa Prabowo dan timnya belum menetapkan target utang dan akan mematuhi batasan hukum yang berlaku mengenai fiskal.

"Penting untuk dicatat, itulah sebabnya Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut," kata Thomas.

Ia memastikan bahwa tim gugus tugas Prabowo dan tim Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah berfokus pada peningkatan pendapatan negara, meninjau belanja negara, dan mencari ruang anggaran untuk program-program penting seperti menyediakan makanan bergizi untuk siswa di sekolah dan gizi untuk ibu hamil.