Isu Prabowo Mau Naikkan Rasio Utang terhadap PDB ke 50 Persen, Warek Paramadina: Hati-hati!

AKURAT.CO Pemerintahan Prabowo-Gibran kembali dikabarkan bakal mengerek rasio utang terhadap PDB ke kisaran 50%, dari saat ini di kisaran 38%. Dilansir Financial Times, Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo sudah berkonsultasi langsung dengan World Bank perihal rencana tersebut.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan menaikkan tingkat utang. Saya telah berbicara dengan Bank Dunia dan mereka berpendapat bahwa 50 persen adalah angka yang prudent. Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan," ujar Hasyim merujuk pada pajak, cukai, royalti dari pertambangan dan bea masuk sebagaimana dilansir Financial Times, Kamis (11/7/2024).

Merespons isu tersebut, Warek Universitas Paramadina bidang Sumber Daya, Handi Risza mengatakan tim Prabowo perlu lebih berhati-hati dalam mengomunikasikan dan merumuskan kebijakan terkait utang pemerintah. Pasalnya, kemampuan Indonesia dalam membayar utang saat ini juga tak kunjung membaik.

Baca Juga: Tim Prabowo Bantah Isu Kenaikan Rasio Utang Hingga 50 Persen PDB

"Kabar seperti itu wajar direspons negatif karena begitu menjanjikannya (program-program Prabowo) sampai-sampai tidak melihat lagi kondisi internal. Dan ini sebelumnya juga diklarifikasi oleh tim Prabowo. Perlu kehati-hatian saat berbicara target yang di atas atau di luar ambang batas (60% PDB). Kalau tidak hati-hati ini akan berdampak negatif ke kita karena kan kondisi ekonomi Indonesia akan selalu dipantau dan ketika memang tidak ada triger untuk mencapai ke arah sana pasti akan menjadi bulan-bulanan saja. Kehati-hatian perlu," paparnya di sela Diskusi Dilema Kabinet Prabowo Dalam Bingkai Koalisi Besar," Kamis (11/7/2024).

Ditambahkan, pemerintahan yang baru justru perlu fokus untuk memperbaiki kemampuan dalam membayar utang. Pasalnya utang saat Covid-19 saja sudah hampir jatuh tempo, tepatnya sebesar Rp800 triliunan akan jatuh tempo di tahun 2025.

Utang jangka menengah (jatuh tempo di 2027 dan 2028) juga nilainya juga tak kalah besar, terutama karena beban bunga utang. Bunga utang terus menguras anggaran publik pajak dan jauh lebih besar dari mata anggaran kementerian mana pun. Parahnya juga, bunga utang dengan yield tinggi hanya dinikmati oleh investor golongan atas, yang terefleksi dari besaran yield SBN Indonesia di kisaran 7,2% jauh dari pasar Jepang misalnya yang hanya 0,7-0,9%.

"Utang kita bunganya saja itu angkanya di APBN sudah di atas Rp400 triliun, lebih besar dari belanja pegawai, barang dan modal. Kita hari ini berutang untuk menutup utang kira-kira gambarannya seperti itu. Kemampuan kita untuk membayar utang juga tidak meningkat. Untuk itu kehati-hatian ini sangat penting sekali, jangan sampai terjebak utang yang jumlahnya fantastis," tegas Handi.