Sri Mulyani Pertimbangkan Relaksasi Anggaran Terblokir (Automatic Adjustment) K/L 2024

AKURAT.CO Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengkaji kemungkinan untuk membuka kembali anggaran yang sebelumnya diblokir atau dikenal sebagai automatic adjustment (AA) sebesar Rp50,14 triliun untuk kementerian/lembaga (K/L) pada tahun 2024. Langkah ini akan dilakukan dengan memperhatikan kondisi keuangan negara secara seksama.

"Ada catatan automatic adjustment akan direlaksasi, tetap dilakukan secara selektif dan tentu melihat kondisi keuangan negara. Saya rasa ini sangat sesuai dengan apa yang menjadi pegangan kami Bendahara Negara dalam mengelola keuangan negara," ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

kemudian, Sri Mulyani menekankan bahwa meski relaksasi AA dipertimbangkan, pelaksanaannya harus dengan sangat hati-hati. Ia tidak merinci besaran anggaran K/L yang akan dilepas, namun menegaskan relaksasi akan dilakukan jika terdapat kegiatan yang sangat mendesak dan prioritas nasional.

Baca Juga: Menkeu Blokir Anggaran K/L 2024 Kecuali untuk Bansos, Pemilu, IKN dan Kontrak Tahun Jamak

"Nanti kalau biasanya sesuai dengan praktik sebelumnya, kalau ada hal yang mendesak, penting, bisa saja automatic adjustment itu dibuka di dalam rangka untuk membiayai kegiatan yang prioritas nasional dan betul-betul penting dan mendesak. Tapi tadi disebutkan harus selektif dan sesuai kondisi keuangan negara berarti nanti kita lihat, tidak akan mempengaruhi keseluruhan outlook dari defisit," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, pemerintah membekukan anggaran K/L sebesar Rp50,14 triliun untuk tahun 2024 melalui kebijakan automatic adjustment yang diterapkan sejak awal tahun. Kebijakan ini mengharuskan K/L mencadangkan 5% anggarannya untuk mengelola APBN secara fleksibel dan meningkatkan daya tahan APBN di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa automatic adjustment adalah langkah antisipasi terhadap kondisi tak terduga yang perlu diutamakan oleh negara. "Ini adalah mekanisme anggaran di mana kami menyampaikan kepada seluruh K/L untuk mencadangkan 5 persen, kalau sampai ada sesuatu yang bergerak," ujarnya, Rabu (14/2/2024).

Langkah ini, menurut Bendahara Negara, telah dilakukan sejak tahun 2022 ketika harga komoditas melonjak dan harga minyak goreng naik sehingga memerlukan dukungan fiskal untuk mengatasi dampaknya. Pada tahun 2023, prioritas dialihkan untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak. "Jadi, kalau dianggap ada prioritas baru, maka kami meminta seluruh K/L untuk mencadangkan 5 persen," tukasnya.