Tom Lembong: Pemerintahan Prabowo Akan Lanjutkan Kebijakan Ekonomi Intervensionisme
Demi Ermansyah | 29 Juni 2024, 17:53 WIB

AKURAT.CO Mantan Menteri Perdagangan RI Thomas Lembong memandang bahwa pemerintahan mendatang di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto sangat mungkin melanjutkan kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo, termasuk dalam aspek intervensi ekonomi.
Ia mengatakan, hal tersebut wajar karena dalam kampanye mereka selama Pilpres 2024, pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menegaskan akan melanjutkan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintahan Jokowi.
"Dapat diasumsikan bahwa hal tersebut mencakup kebijakan ekonomi intervensionisme yang ada di masa jabat kedua Presiden Jokowi," kata Tom dalam agenda Global Town Hall mengenai proteksionisme perdagangan global yang diselenggarakan Foreign Policy Community Indonesia (FPCI).
Pernyataan Tom disampaikan untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah kepemimpinan Indonesia mendatang cenderung ke arah kebijakan ekonomi proteksionis atau justru ada potensi liberalisasi ekonomi yang lebih terbuka.
Sebagai Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024, Tom mengatakan, pihaknya saat itu berkesimpulan bahwa strategi ekonomi di pemerintahan saat ini kurang tepat, sehingga diperlukan perubahan.
Hal itu adalah karena kebijakan ekonomi saat ini cenderung menyebabkan penurunan ketahanan ekonomi, ketahanan rantai pasok, ataupun dampak lainnya, ucap dia. "Akan menarik melihat sejauh apa pasar akan mengizinkan kepemimpinan mendatang melanjutkan kebijakan tersebut," ucap mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu.
Namun, ketika rakyat Indonesia telah menentukan pilihannya untuk dipimpin Prabowo-Gibran di masa kepemimpinan mendatang, mereka tentu harus memastikan janji kampanyenya, termasuk pendekatan ekonomi yang mereka kampanyekan, terpenuhi. "Mereka pun juga harus menghadapi konsekuensi dari kebijakan yang mereka putuskan untuk dilanjutkan," kata Tom Lembong.
Dalam kesempatan yang sama, Tom mengingatkan kebijakan intervensi pemerintah terhadap perdagangan dan ekonomi harus dilakukan berdasarkan pertimbangan matang dan tanpa mengabaikan kebijakan di sektor lain.
Ia mengatakan, pemerintah harus memperhatikan hal tersebut karena kebijakan intervensi yang terlampau sensasional seringkali menyebabkan terabaikannya kebijakan di sektor lain yang diperlukan untuk keberhasilan perdagangan ataupun investasi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Moto3 Malaysia: Angkat Topi, Hiroshi Aoyama Terpukau dengan Penampilan Veda Ega Pratama di Sepang
- 2Prediksi Skor Shakhtar vs Sporting CP 4 November 2026: Sama-Sama Incar Kebangkitan
- 3Putusan MA Soal Suket Gibran, Margarito Kamis Ungkap Dampaknya terhadap Jabatan Wapres
- 4Transfer Bank Kena Pajak Digital Mulai 9 November 2026? Ini Faktanya
- 5Prediksi Skor LASK Linz vs Slovan Bratislava 4 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 6Prediksi Pertandingan Galatasaray vs Stuttgart 4 November 2026: Skor, Starting XI, dan Jadwal
- 7Prediksi Skor Atletico Madrid vs Bayern Munchen 4 November 2026: Los Rojiblancos Diunggulkan
- 8Kisi-Kisi dan Contoh Soal Matematika Wajib TKA SMA 2026 Lengkap dengan Kunci Jawaban
- 9Pemerintah Tegaskan Perekonomian Indonesia Masih Positif Jelang Akhir Tahun
- 10Ketua KPK Ingatkan Nusron Wahid Penuhi Panggilan Penyidik Tanpa Harus Dijemput Paksa








