Akurat

Kemenkeu Anggarkan Rp27,04 T Untuk Gaji dan Tukin Pegawai di 2025

Silvia Nur Fajri | 11 Juni 2024, 14:26 WIB
Kemenkeu Anggarkan Rp27,04 T Untuk Gaji dan Tukin Pegawai di 2025

AKURAT.CO Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp27,04 triliun untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja (tukin) pegawai di tahun 2025. Anggaran ini diperuntukkan bagi 77.616 pegawai yang tersebar di 12 unit eselon I lingkungan Kemenkeu.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Heru Pambudi, menyampaikan hal ini dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa (11/6/2024). "Belanja pegawai pada Sekretariat Jenderal dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi 77.616 pegawai pada 12 unit eselon I lingkup Kemenkeu," ujar Heru.

Heru juga mengungkapkan bahwa total pagu indikatif untuk Sekretariat Jenderal Kemenkeu pada 2025 mencapai Rp33,18 triliun. Angka ini mencakup belanja pegawai sebesar Rp27,04 triliun, belanja barang sebesar Rp5,65 triliun, dan belanja modal sebesar Rp502 miliar.

Baca Juga: Viral Gaji Pegawai OIKN Tertunggak, Begini Penjelasan Kemenkeu

Terdapat kenaikan pagu anggaran sebesar Rp2,7 triliun dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan belanja pegawai sebesar Rp2,2 triliun dan belanja barang sebesar Rp754 miliar, sementara belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp421 miliar.

"Peningkatan belanja pegawai di antaranya disebabkan oleh penyesuaian gaji akibat kenaikan pangkat/golongan, kenaikan gaji berkala, dan penambahan anggota keluarga. Selain itu juga adanya penyesuaian tunjangan kinerja sebagai dampak kenaikan pangkat jabatan baik struktural maupun fungsional," jelas Heru.

Heru menambahkan bahwa peningkatan belanja pegawai juga diperlukan untuk pengangkatan jabatan fungsional khususnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna mendukung implementasi core tax yang diperkirakan selesai tahun ini.

Sementara itu, kenaikan belanja barang disebabkan oleh kebutuhan biaya pemeliharaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pembiayaan kegiatan prioritas nasional, proyek unggulan, inisiatif baru, serta kenaikan belanja layanan beasiswa pada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP).

"Sedangkan untuk belanja modal mengalami penurunan karena kegiatan pembangunan smart data center sudah selesai tahun ini, kemudian penurunan kebutuhan konsolidasi perangkat pengguna (laptop dan PC)," papar Heru.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.