KTT UNCTAD ke-60, Stafsus BKPM Soroti Kerja Sama Antarnegara yang Tidak Adil

AKURAT.CO Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM, M. Pradana Indraputra, turut menyampaikan pandangannya tentang kebijakan industri dan keuangan dalam Konferensi Tingkat Tinggi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) ke-60 yang digelar di Bandung, Jawa Barat.

Dalam forum ini, Pradana mengutip data dari World Bank dan Our World in Data mengenai fakta produksi emisi gas kaca dunia.

Sebanyak 8 negara dengan ekonomi terbesar, yang mencakup 30 persen populasi dunia, telah menyumbang 54 persen dari total emisi gas rumah kaca dari tahun 1998 hingga 2022.

Sementara itu, 70 persen populasi dunia lainnya, yang sebagian besar adalah negara berkembang, harus menanggung beban yang sama yang disebabkan oleh 8 negara tersebut.

Baca Juga: Ini Daftar Resmi Skuad Timnas Indonesia Lawan Irak dan Filipina, 50 Persen Naturalisasi

Terkait hal itu, Pradana menegaskan, dalam kolaborasi antarnegara, memperlakukan semua negara dengan cara yang sama adalah sesuatu yang tidak afdol, karena setiap negara mempunyai kapasitas, kemampuan, dan sumber daya keuangan yang berbeda.

"Kita harus memperlakukan setiap negara sesuai dengan kebutuhan dan kekuatannya, memastikan keadilan dan kesetaraan. Negara-negara maju secara historis berkontribusi lebih besar terhadap emisi, sehingga mereka harus mendukung negara-negara berkembang untuk membantu mereka mencapai kemajuan dengan kecepatan yang sama. Ini adalah landasan fundamental dari kerjasama antar negara," kata Pradana, dikutip Kamis (16/5/2024).

Selain isu kesetaraan, isu greenflation yang sempat diangkat oleh Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka, juga kembali dibahas dalam KTT ini.

"Berdasarkan pengalaman kami (Kementerian Investasi/BKPM), agar transisi energi bersih menjadi berkelanjutan, transisi tersebut harus terjangkau secara ekonomi dan terjangkau. Pertanyaannya adalah bagaimana mencapai hal ini," ujarnya.

Baca Juga: Oppo Hadirkan Smartphone K12x dengan Fitur Kamera Unggulan dan Pengisian Cepat SuperVOOC 80W

Greenflation sendiri adalah ketidakseimbangan antara jumlah penawaran dan permintaan yang menyebabkan biaya transisi energi bersih menjadi tidak terjangkau secara ekonomi.

"Sebagai tambahan, transfer teknologi sangat penting untuk menjadikan energi bersih terjangkau secara ekonomi," ucapnya.

Menurut Pradana, pemerintah Indonesia juga harus berevolusi dari sekedar regulator, menjadi fasilitator dan matchmaker.

"Kementerian Investasi di Indonesia berwenang memberikan insentif fiskal, seperti tax holiday dan tunjangan. Transisi energi bersih merupakan salah satu kategori yang memenuhi syarat untuk menerima insentif ini. Kami dapat menawarkan pembebasan pajak kepada perusahaan hingga 20 tahun," ucapnya.

"Kami juga berencana untuk memperluas insentif ini ke semua praktik berkelanjutan, tidak hanya energi bersih. Pendekatan holistik inilah yang kami sebut sebagai kebijakan industri dan keuangan yang ramah lingkungan. Indonesia siap bekerja sama dengan negara lain dalam upaya ini," sambungnya memungkasi.