Bonus Demografi RI Beban atau Aset Pembangunan?

AKURAT.CO Dalam persepktif manajemen bisnis, Sumber Daya Manusia (SDM) kerap diperlakukan sebagai pos kewajiban (liabilitas) ketimbang aset dalam laporan neraca sebuah perusahaan.

Tim pencatatan keuangan perusahaan (financial accounting) kerap menghindari pencairan untuk aktivitas perekrutan, pelatihan dan kompensasi yang diberikan kepada SDM karena “biaya-biaya” yang ditimbulkan.

Lalu apakah bonus demografi RI saat ini dirasa menjadi beban pembangunan karena tidak dikelola dengan baik dan tak lantas menjadi aset pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 seperti yang diharapkan?

Baca Juga: Capai Visi Emas Indonesia 2045, Menko Airlangga Manfaatkan Bonus Demografi

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat, memiliki peluang bonus demografi yang harus dioptimalkan.

"Bonus demografi ini menjadi penting karena ini seluruh adik-adik yang hadir disini adalah bagian dari bonus demografi. Nah, bonus demografi ini akan menjadi aset, akan menjadi nilai yang produktif, kalo SDM-nya unggul dan kuat," ujarnya di sela Kompetisi Ekonomi (KOMPek) ke-26 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (30/01).

Meski demikian, sejumlah tantangan masih harus dihadapi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 seperti tingkat pendidikan dan produktivitas sumber daya manusia yang masih harus ditingkatkan, perubahan iklim yang berakibat pada mundurnya musim panen raya, dan stabilitas global.

Menurutnya, Indonesia perlu mengubah pendekatan dalam membangun masa depan dari reformatif menjadi transformatif melalui tiga area yakni transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi tata kelola.

Indonesia tengah berkutat di tingkat pertumbuhan ekonomi 5%. Maklum, pertumbuhan ekonomi ibarat naik gunung, makin tinggi, makin berat, nafas pun makin susah.

"Nah yang namanya inflasi sama aja hujan. Jadi kita mau naik gunung, hujan, jalan semakin licin. Nah ini mengapa inflasi harus rendah, pertumbuhan harus tinggi. Sehingga jumlah orang yang punya penghasilan sesuai dengan standar hidup itu akan semakin banyak," tutur Airlangga.

Dalam acara yang dihadiri juga oleh para siswa SMA dari wilayah Jabodetabek, Sumatera, dan Papua tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah juga terus menggerakan dan memaksimalkan tiga mesin ekonomi untuk bisa terus berfungsi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pertama, merevitalisasi dan memperbesar kapasitas mesin ekonomi konvensional sehingga terjadi peningkatan produktivitas yang tinggi. Revitalisasi mesin ini termasuk memperbesar investasi baru dan meningkatkan ekspor.

Kedua, menumbuhkan mesin ekonomi baru yang nantinya berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan dimasa depan yang mencakup penerapan aplikasi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence), pengembangan industri semikonduktor, serta pengembangan ekonomi hijau dan energi terbarukan dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru sekaligus mencapai target Net Zero Emission di 2060.

Ketiga, menyempurnakan mesin ekonomi Pancasila yaitu mesin ekonomi yang berkeadilan, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjaga kesinambungan sosial ekonomi, dengan menjaga aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang layak, penyempurnaan program penghapusan kemiskinan ekstrem, pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat kelas menengah bawah dan Usaha Kecil Menengah (UKM), sehingga tepat sasaran dan mampu mengikis kemiskinan dan ketimpangan.

“Nah, kalau ASEAN kita sedang siapkan yang namanya Digital Economy Framework Agreement (DEFA), ekosistem digital ASEAN ada interoperability. Jadi nanti adik-adik semua kalo mau ke luar negeri, kalau sudah punya QR Code bisa belanja pake QR Code, tidak perlu konversi dollar. Nah, itu akan semakin terintegrasi ekonomi di ASEAN. Semuanya juga untuk masa depan adik-adik semua,” ujar Menko Airlangga.