Capai Visi Emas Indonesia 2045, Menko Airlangga Manfaatkan Bonus Demografi

AKURAT.CO, Indonesia berfokus menjadi negara maju berpendapatan tinggi dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dengan memanfaatkan bonus demografi. Menteri Koordinator(Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah Indonesia telah menyatakan intensi untuk menjadi anggota organisasi kerja sama dan pembangunan ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Menko Airlangga melanjutkan, bahwa minat tersebut telah ditanggapi secara positif oleh OECD mengingat hubungan kerja sama yang konstruktif antara pemerintah dan OECD, serta memertimbangkan peran kepemimpinan Indonesia dalam berbagai forum global dan kinerja perekonomian Indonesia yang baik.

Kemudian, pemerintah akan terlibat aktif dalam diskusi global, di mana Indonesia berkesempatan untuk ikut serta dalam menentukan standar global yang diikuti negara OECD.

Dengan menjadi anggota OECD juga akan memberikan keunggulan reputasi dan peningkatan kepercayaan investor karena Indonesia menganut standar kebijakan yang unggul dan terpecaya.

“OECD selaku organisasi yang beranggotakan negara maju senantiasa mempromosikan standar regulasi dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

OECD membagikan kepada Indonesia bagaimana pengalaman negara anggota OECD lain dalam memanfaatkan keunggulan demografis dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh Indonesia dalam rangka menuju negara maju dan berpendapatan per kapita tinggi,” kata Menko Airlangga yang dikutip Kamis (3/8/2023).

“Hingga saat ini, OECD menilai Indonesia masih termasuk dalam kategori negara berpendapatan menengah-atas (upper-middle income country) dengan pendapatan per kapita US$4,580 pada tahun 2022,” ucap Menko Airlangga.

Adapun, Menko Airlangga menjelaskan bahwa kerangka kerja sama pemerintah Indonesia dengan OECD dipayungi dalam perjanjian kerangka kerja sama atau Framework Cooperation Agreement (FCA) dan program kerja bersama atau Joint Work Programme (JWP). Area kerja sama antar kedua pihak disusun dengan menyesuaikan agenda prioritas nasional Indonesia.