Debat Cawapres Perdana, Indef Ingin Peserta Paparkan Jurus Tekan Utang Pemerintah

AKURAT.CO KPU bakal menggelar debat cawapres perdana tiga paslon pada Jumat, 22 Desember 2023 pukul 19.00 WIB di JCC, Jakarta. 

Tema yang dibahas kali ini adalah ekonomi (kerakyatan dan digital), keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-Anggaran Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perkotaan.

Peneliti Center of Food, energy and Sustainable Development INDEF, Dhenny Yuartha menilai salah satu isu yang harus diaddress ketiga cawapres adalah mencari jalan agar Indonesia lepas dari jebakan utang.

Baca Juga: Realisasi APBN 2023 Boncos Rp35 T per 12 Desember 2023

Diketahui, ketiga paslon mematok rasio perpajakan yang tinggi. Anies-Muhaimin misalnya, menargetkan rasio pajak 13-16% di 2029 lewat insenitf pajak. Sementara Prabowo-Gibran ingin mencapai rasio pajak 23% lewat penurunan batas PTKP dan tarif PPh 21 serta membentuk Badan Penerimaan Negara atau BPN. Sementara Ganjar-Mahfud ingin mengoptimalisasi sumber pendapatan, mereformasi kelembagaan serta meningkatkan efektivitas belanja negara (APBN).

Menurut Dhenny, meningkatkan tax ratio Indonesia saat ini yang sebesar 10% menjadi idealnya 14% adalah pekerjaan berat. Perlu benar-benar dikembangkan sumber-sumber penerimaan baru untuk jangka panjang karena secara historis pemerintah masih sangat tergantung pada sumber pendapatan jangka pendek seperti ekspor SDA. Realisasi penerimaan pajak yang melebihi target pun selama ini terjadi karena oil booming seperti di 1970 serta commodity booming seperti yang terjadi di 2008, 2021 dan 2022.

"Reformasi pajak di awal tahun 1980 an itu justru menarik. Saat ini pertama kali dikenakan PPN, PPh bahkan PBB dan ini yang kemudian meningkatkan tax ratio yang kebetulan disambungkan dengan industrialisasi yang menanjak di masa itu. Maka saat cawapres berbicara reformasi pajak hendaknya mereka juga menyasar ke isu ini, pembukaan celah atau ruang baru," kata Dhenny dipantau secara daring, Kamis (21/12/2023).

Isu perpajakan lainnya adalah banyaknya insentif atau belanja perpajakan yang harus dikelola karena itu merupakan potensi penerimaan pajak yang tak dapat dipungut. Meski pemerintah saat ini  memang sudah menyampaikan laporan terkait insentif pajak tersebut, namun laporan perihal dampaknya ke peningkatan ekonomi sepertinya masih perlu dikaji lebih keras lagi.

"Kemudian isu berikutnya adalah belanja utang. Cawapres jangan cuma mengusulkan belanja makan siang atau ibu hamil misalnya, tapi bagaimana memanfaatkan ruang fiskal yang cekak atau engak cukup lebar mengingat juga ada desakan untuk belanja sosial, meredam gejolak, pembangunan infrastruktur dan proyek mercusuar non prioritas. Ini yang perlu dielaborasi di debat esok," tambah Dhenny.

Dhenny menekankan semua bentuk pengeluaran belanja yang tak produktif dan tak efisien bypass atau ujungnya adalah akumulasi utang yang saat ini sudah cukup besar setiap tahunnya. Belum lagi berbicara mengenai cara menutup utang tersebut, mengingat di masa pandemi Covid-19 pemerintah justru gali lubang tutup lubang, yang nampak dari defisit keseimbangan primer yang cukup lebar. Bahkan saat tak ada utang pun penerimaan negara tak cukup kuat menopang belanja negara.

Isu lain yang tak kalah penting adalah alokasi infrastruktur dan proyek nonprioritas. Kendala utama dari isu ini adalah bagaimana pembangunan infrastruktur tak diarahkan sesuai visbilitas BUMN misalnya, sehingga menjadi beban utang melalui penugasan yang diberikan pemerintah ke BUMN. Transmisi ini memberikan dampak ke alokasi dana publik yang menjadi tak efisien. 

"Risikonya diberikan ke publik misalkan kalau BUMN itu listing di bursa maka dana publik itu dikorbankan untuk mengakomodasi pembeliaan lewat rights issue. Tapi ketika rights issue tak terserap balik lagi ke negara lewat PMN. Apalagi kalau bumn tak listing bebannya lebih besar. Ini perlu diperhatkan karena riisko ini akhirnya bisa dirasakan dalam waktu 5 atau 10 tahun ke depan risiko keuangan atau jebakan utang itu akan terjadi. Jangan sampai pemerintahan 10 tahun mendatang menanggung beban dan dipersalahkan karena tata kelola keuangan di masa lalu," ucap Dhenny.