Realisasi APBN 2023 Boncos Rp35 T per 12 Desember 2023

AKURAT.CO Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 tercatat defisit Rp35 triliun per 12 Desember 2023, setara 0,17% PDB.

Tercatat, pendapatan APBN pada periode tersebut mencapai Rp2.553,2 triliun setara 103,6% pagu APBN 2023 sebesar Rp2.463 triliun dan hampir mencapai target APBN-P 2023 yang sebesar Rp2.637,2 triliun.

Sementara belanja APBN per 12 Desember 2023 mencapai Rp2.588,2 triliun setara 84,55% pagu APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun dan belum mencapai target APBN-P 2023 sebesar Rp3.117,2 triliun.

Baca Juga: Masih Rendah, Jokowi Instruksikan K/L Serap Anggaran APBN 2023 Minimal 95 Persen

Diakui pemerintah, kinerja penerimaan pajak yang tetal tumbuh positif di tengah penurunan harga komoditas menunjukkan baiknya penerimaan pajak dalam mengoptimalkan berbagai potensi dari aktivitas ekonomi dan aktivitas pengawasan dalam rangka peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Diketahui, tahun 2023 menjadi tahun ketiga penerimaan pajak mampu mencapai target yang ditetapkan dalam APBN. Pada saat yang sama, pertumbuhan penerimaan pajak yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi membawa penerimaan pajak kembali mencatat Buoyancy Pajak di atas 1 (satu), melanjutkan keberhasilan yang sama pada tahun 2021 dan 2022.

Kinerja yang baik ini didukung berbagai upaya peningkatan basis pemajakan, antara lain melalui pengawasan WP usai Program Pengungkapan Sukarela serta intensifikasi pemajakan ekonomi digital melalui pemungutan PPN PMSE dan pemajakan atas financial tecnology. 

"Optimalisasi penerimaan pajak juga disertai peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan
pemberian insentif. Termasuk proses pengembalian pajak (restitusi) atas SPT PPh Orang Pribadi Lebih Bayar menjadi lebih cepat hanya 15 hari, PPN DN Ditanggung Pemerintah atas pembelian mobil listrik dan pembelian rumah dan sebagainya," kata Menkeu dalam acara APBN di Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Adapun belanja K/L diarahkan agar memberianfaat terbesar bagi masyarakat. Belanja Pemerintah Pusat tahun 2023 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan antara lain program perlinsos, pendidikan, dan insfrastruktur.

"Kinerja tersebut didorong melalui belanja K/L antara lain belanja modal sampai dengan 12 Desember 2023
mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu mencapai 20,5% dari tahun lalu," imbuh Menkeu.

Penanganan jalan daerah juga menjadi fokus pemerintah untuk mendukung mobilitas dan aktivitas perekonomian masyarakat. Penebalan program perlindungan sosial juga dilanjutkan antara lain berupa bantuan pangan dan Bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk menjaga daya beli masyarakat.

Kinerja positif BPP tahun 2023 juga didukung oleh belanja non-K/L yang antara lain dimanfaatkan untuk
program yang menyasar langsung ke masyarakat seperti program kartu prakerja dan bantuan pangan.
Realisasi belanja non KL juga akan meningkat seiring proses pembayaran berbagai program, termasuk
subsidi dan kompensasi di bulan Desember. Langkah ini dilaksanakan untuk mengurangi beban APBN
tahun berikutnya, serta agar pemerintahan selanjutnya dapat berfokus pada pelaksanaan program tahun