Ajak Publik Rumuskan Kebijakan Fiskal, Menkeu Jalankan Program Multikanal

AKURAT.CO Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan program Multikanal Kemenkeu Mendengar sebagai upaya untuk menjalin dialog terbuka dan mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, serta memperluas keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan ekonomi dan fiskal.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, program ini memungkinkan Kemenkeu untuk mendengarkan langsung perspektif dari stakeholders yang berkontribusi dalam menyusun kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada perkembangan ekonomi saat ini.
“Kami percaya bahwa keterlibatan stakeholders akan membentuk dasar yang kuat bagi kebijakan yang lebih relevan dan efektif, serta Kemenkeu berkomitmen dalam melayani masyarakat secara lebih baik dan terbuka untuk mengetahui kebutuhan masyarakat,” kata Menkeu Sri Mulyani dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (19/10/2023).
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Indonesia Banyak Tantangan, Kebijakan Fiskal dan Keuangan jadi Kunci
Selain itu, program ini membuktikan bahwa institusi membuka bagi partisipasi publik dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan baik dari perspektif eksternal maupun perspektif internal.
“Perspektif eksternal, Kemenkeu bersama Komisi Pengawas Perpajakan melakukan berbagai dialog sehingga menunjukkan komitmen kuat untuk menerima masukan hasil pengawasan dari pihak independen dalam pengelolaan kebijakan fiskal yang tepat dan transparan,” ucap Sri Mulyani.
Dari perspektif internal, Kemenkeu akan memberikan perhatian serius terhadap berbagai masukan dan aspirasi dalam konteks ini, agen perubahan memainkan peran sentral sebagai mitra integral dalam usaha transformasi.
Menkeu menjelaskan dalam usaha transformasi tersebut dengan berkontribusi ide-ide inovatif mereka menjadi pendorong untuk merangsang perbaikan berkelanjutan dalam perekonomian.
Selain itu, Kemenkeu juga mengarahkan kepada analisis data guna mendalami sentimen dan masukan dari masyarakat dengan memanfaatkan teknologi analisis data, lembaga mampu mengidentifikasi dengan cermat isu-isu yang paling relevan bagi masyarakat.
Sementara, implementasi program ini juga tercermin dalam keterbukaan terhadap pengaduan masyarakat melalui platform Wise (Whistleblowing Information System) dan ruang pengaduan publik melalui call center 147 untuk mengajukan aspirasi dan menyampaikan pengaduan laporan.
“Langkah ini tidak hanya memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan secara langsung dan mendapatkan tanggapan petugas Kemenkeu, tetapi juga membuka ruang dimana masyarakat dapat dengan nyaman menyuarakan aspirasi dan masukan mereka secara langsung dan efektif,” ungkap Menkeu.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Kalender Jawa 10 Oktober 2026: Watak Weton Sabtu Kliwon dan Hari Baiknya
- 2Tak Perlu Pansus atau Hak Angket untuk Kasus Ijazah Gibran? Ini Kata Komisi II DPR
- 3Gratis! Pekan Antariksa Dunia 2026 di Indonesia, Cek Lokasi dan Cara Daftarnya
- 4Kontak Tembak di Papua Barat Daya, Komandan Operasi OPM Dikabarkan Tewas
- 5Timnas Indonesia U-17 Putri Selangkah Lagi ke Piala Asia 2027, Anya Gabriella Ingatkan Laga Krusial
- 6India Diguncang Gelombang Penangkapan, Ribuan Orang Ditahan Jelang Demo Tuntut Ketua KPU Mundur
- 7Eks Ketua KY Soroti Putusan MK soal Ijazah Gibran: Tidak Menemukan Bukti Bukan Berarti Terbukti
- 8Kesepakatan Diesel Trump-Putin Dicibir Zelensky: Kami Dijadikan Kedok
- 9Eratnya Persahabatan Indonesia-Mesir, Prabowo Antarkan Langsung Keberangkatan Presiden El-Sisi
- 10Pertemuan Prabowo dan El-Sisi Hasilkan Empat Kesepakatan Kerja Sama, Mulai Statistik hingga Kelautan









