Moody's Pangkas Outlook Kredit RI, Kemenko Perekonomian Optimistis Bakal Membaik
Esha Tri Wahyuni | 10 Februari 2026, 18:04 WIB
AKURAT.CO Pemerintah menegaskan optimisme bahwa peringkat kredit Indonesia masih berpeluang membaik, meski lembaga pemeringkat internasional Moody’s Ratings menurunkan proyeksi (outlook) utang Pemerintah Indonesia dari stabil menjadi negatif.
Penurunan outlook ini dinilai tidak mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi, melainkan lebih pada kekhawatiran jangka menengah yang tengah dijawab melalui penguatan kebijakan dan reformasi struktural.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan bahwa berbagai kebijakan yang telah dan sedang diimplementasikan Pemerintah justru akan memperkuat kepercayaan lembaga pemeringkat global terhadap Indonesia.
Dirinya menekankan, afirmasi peringkat kredit Indonesia di level Baa2 menunjukkan ekonomi nasional masih berada pada jalur yang sehat dan kredibel.
“Terkait perubahan outlook, kami yakin perkembangan kebijakan dan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan menjawab kekhawatiran yang disampaikan,” ujar Haryo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Peringkat Baa2 Cerminkan Ketahanan Ekonomi Indonesia
Menurut Haryo, dipertahankannya peringkat kredit Indonesia pada level Baa2 mencerminkan ketahanan ekonomi nasional serta kekuatan fundamental struktural yang solid. Penilaian Moody’s tersebut didukung oleh kapasitas sumber daya alam (SDA), bonus demografi, serta kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan secara prudent dan konsisten.
Afirmasi ini juga menunjukkan kepercayaan terhadap kemampuan Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.
Pertumbuhan Ekonomi 2025 Jadi Penopang Utama
Fundamental ekonomi Indonesia hingga kini dinilai tetap terjaga. Hal ini tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal IV-2025 yang mencapai 5,39% secara tahunan (yoy), menjadi yang tertinggi sejak pandemi COVID-19.
Secara kumulatif, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% sepanjang 2025. Di sisi fiskal, defisit APBN berhasil dijaga tetap di bawah 3% terhadap PDB, sementara rasio utang Pemerintah berada di kisaran 40% terhadap PDB. Kombinasi indikator tersebut menjadi faktor penting dalam afirmasi peringkat kredit Indonesia.
Danantara Jadi Jawaban Kekhawatiran Moody’s
Menanggapi catatan Moody’s, Pemerintah juga menyoroti penguatan kerangka hukum dan kelembagaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Kerangka tersebut telah diselesaikan secara komprehensif melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, yang mengatur pemisahan fungsi regulasi Badan Pengelola BUMN dan fungsi operasional Danantara.
“Dalam implementasinya, Danantara telah mempresentasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 kepada Komisi XI DPR RI, sejalan dengan catatan Moody’s bahwa Pemerintah telah menetapkan kerangka hukum dan kelembagaan melalui berbagai instrumen legislatif,” jelas Haryo.
Disiplin Fiskal Tetap Dijaga di Bawah 3 Persen
Pemerintah menegaskan bahwa pembiayaan program prioritas nasional tetap bersumber dari APBN sesuai kerangka fiskal yang berlaku. Sementara itu, pembiayaan pembangunan lainnya didukung oleh Danantara sebagai sumber alternatif.
Pemisahan peran pembiayaan ini dinilai penting untuk menjaga disiplin fiskal, sekaligus memastikan agenda pembangunan nasional tetap berkelanjutan tanpa membebani APBN secara berlebihan.
Komitmen tersebut tercermin dari realisasi defisit APBN 2025 sebesar 2,92%, serta target defisit APBN 2026 di level 2,68%, yang tetap berada di bawah batas aman 3%.
Program Prioritas dan Reformasi Pasar Modal Dipercepat
Salah satu kebijakan prioritas yang dibiayai melalui optimalisasi APBN adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diposisikan sebagai investasi strategis penguatan sumber daya manusia.
Hingga kini, tercatat 22.091 dapur komunitas telah beroperasi, menjangkau lebih dari 55 juta penerima manfaat, serta menciptakan lebih dari 1 juta lapangan kerja.
Di sisi lain, reformasi pasar modal juga terus dipercepat melalui koordinasi Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah-langkahnya meliputi peningkatan minimum free float menjadi 15%, penguatan transparansi ultimate beneficial ownership (UBO), percepatan demutualisasi bursa, serta peningkatan kualitas keterbukaan informasi.
“Draf regulasi terkait dijadwalkan untuk dipublikasikan pada Maret 2026, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penguatan integritas dan tata kelola pasar modal nasional,” tambah Haryo.
Komunikasi Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Global
Pemerintah berkomitmen memperkuat kredibilitas kebijakan melalui konsistensi fiskal, transparansi tata kelola Danantara, serta reformasi pasar modal yang berkelanjutan. Sinergi antar kementerian dan lembaga juga terus diperkuat guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Seperti yang disampaikan Menko Airlangga, komunikasi menjadi penting. Pihak Danantara dan perbankan Indonesia perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai kepastian arah fiskal dan moneter Indonesia kepada lembaga-lembaga pemeringkat,” tukas Haryo.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
