Sertijab, Menkeu Purbaya Singgung Tantangan Pengelolaan Fiskal

 

Menurut Purbaya, tantangan dari luar negeri menjadi faktor utama yang harus diantisipasi. Perlambatan ekonomi global dan ketegangan geopolitik membuat banyak negara mengalami tekanan fiskal. Indonesia, kata dia, tidak boleh abai terhadap kondisi tersebut. 

 

"Geopolitik akan menjadi game changer," ucapnya di Gedung Kementerian Keuangan, Selasa (9/9/2025).

 

Selain faktor global, Purbaya juga menyoroti tantangan dalam negeri yang tak kalah penting. Program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo harus dikawal dengan cermat agar berjalan lurus dan tepat sasaran. 

 

 

Dirinya mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bersinergi dalam menjaga peran kebijakan fiskal sebagai instrumen utama pembangunan.

 

Purbaya menegaskan, stabilitas fiskal bukan hanya soal angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan instrumen strategis untuk meredam risiko ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan memperkuat kepercayaan pasar.

 

Dalam kesempatan itu, Purbaya memberikan penghormatan kepada pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati. Ia mengapresiasi pencapaian Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani, mulai dari menjaga stabilitas fiskal di tengah pandemi COVID-19 hingga menjalankan berbagai program reformasi kelembagaan.

 

“Integritas, profesionalisme, dan reputasi internasional yang beliau bawa menjadi fondasi penting bagi Kementerian Keuangan untuk menghadapi masa depan,” kata Purbaya.

 

Purbaya mengingatkan bahwa salah satu tantangan terbesar yang pernah dihadapi kementeriannya adalah pandemi COVID-19. Menurutnya, krisis tersebut telah menguji ketangguhan APBN sebagai instrumen pemulihan ekonomi. 

 

Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah berhasil menjaga konsumsi masyarakat, melindungi sektor usaha, sekaligus mempertahankan stabilitas pasar keuangan.

 

“Tanpa kerja keras seluruh jajaran Kementerian Keuangan, capaian tersebut tidak mungkin terwujud,” ujar Purbaya.

 

Di tengah krisis, Kementerian Keuangan tidak berhenti melakukan reformasi. Justru, situasi sulit dimanfaatkan untuk mendorong lahirnya kebijakan baru seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Penguatan Sektor Keuangan.

 

Reformasi ini, kata Purbaya, merupakan fondasi jangka panjang yang harus terus diperkuat agar Indonesia siap menghadapi perubahan ekonomi global yang cepat.

 

Purbaya juga menyoroti rancangan RAPBN 2026 yang disiapkan pemerintah. Fokus utama diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan sosial. 

 

Dengan prinsip kehati-hatian, RAPBN tersebut diharapkan mampu menjaga disiplin fiskal sekaligus memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

 

“Prinsipnya, setiap rupiah harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

 

Sebagai penutup, Purbaya menegaskan pentingnya integritas dalam mengelola keuangan negara. Ia mengingatkan bahwa Kementerian Keuangan adalah institusi besar dengan ribuan pegawai, dan setiap tindakan harus berlandaskan transparansi serta akuntabilitas.

 

“Kita adalah penjaga keuangan negara. Keberhasilan kita akan menentukan kepercayaan rakyat pada pemerintah,” kata dia.