Tarif Trump 19 Persen Bukti Keberhasilan Diplomasi Ekonomi Prabowo

AKURAT.CO Keberhasilan Indonesia menekan tarif Trump dari sebelumnya 32% menjadi 19% dinilai sebagai keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia yang efektif dan adaptif di era ketidakpastian global.

Direktur Pascasarjana Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengatakan keberhasilan ini bukan hanya soal angka penurunan tarif, tetapi mencerminkan kekuatan diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi tekanan geopolitik global.

"Ini membuktikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo memiliki kapasitas negosiasi yang mumpuni, bahkan ketika situasi diplomatik belum ideal," ujar Ahmad dalam keterangannya, Kamis, (17/7/2025).

Dia menekankan bahwa capaian ini patut diapresiasi mengingat pada saat proses negosiasi terjadi, Indonesia belum memiliki Duta Besar definitif di Washington DC.

Baca Juga: Hilirisasi Freeport dan Tarif Trump

Sementara di saat itu Presiden Trump secara terbuka menyatakan ancaman tarif tambahan kepada negara-negara anggota BRICS. Dalam situasi seperti itu, kemampuan Indonesia dalam mempengaruhi kebijakan tarif AS menunjukkan pengakuan strategis terhadap posisi Indonesia di mata dunia.

“Ini adalah sinyal kuat adanya diplomatic trust antara Jakarta dan Washington. Kepercayaan seperti ini tidak muncul begitu saja, melainkan hasil dari pendekatan pragmatic engagement yang konsisten, memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra dagang dan mitra geopolitik di kawasan Indo-Pasifik,” jelasnya.

Meski begitu, Umam menilai bahwa pencapaian ini tidak boleh membuat pemerintah terlena. Dia mengingatkan bahwa diplomasi ekonomi ke depan justru harus diperkuat dengan strategi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Salah satunya adalah dengan memperluas pasar ekspor Indonesia ke wilayah-wilayah nontradisional seperti Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah. “Kita tidak bisa terus bergantung pada pasar yang sama. Dunia sedang berubah, dan kita harus lebih berani masuk ke pasar-pasar baru,” ujarnya.

Dalam konteks kelembagaan, Umam mengusulkan pembentukan gugus tugas diplomasi ekonomi lintas kementerian yang dapat merespons cepat dinamika perdagangan global. “Perwakilan kita di luar negeri harus diberi mandat dan sumber daya yang cukup untuk menjadi ujung tombak promosi sekaligus perlindungan kepentingan ekonomi nasional,” tuturnya.