Mengenal Fentanyl, Si Kecil Pemicu Perang Dagang AS-China

Dimana kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari tarif sebelumnya yang telah diterapkan Trump di masa jabatannya yang pertama dan diperluas oleh penggantinya, Joe Biden.  

 

Menurut Trump, langkah ini diambil untuk menekan China agar bertanggung jawab atas dugaan keterlibatannya dalam penyebaran fentanil opioid sintetis yang telah memperburuk krisis narkoba di AS. Ia bahkan menyebut kebijakan ini sebagai 'gladi bersih' dalam kontestasi perang dagang AS dengan Beijing. 

Fentanyl belakangan ini sering disebut-sebut dalam ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan China, terutama dalam konteks perang dagang yang semakin memanas. Washington menuduh Beijing sebagai sumber utama bahan kimia prekursor untuk pembuatan fentanyl yang beredar secara ilegal di AS.

 

Akibatnya, pemerintahan Donald Trump memberlakukan tarif impor tambahan terhadap China sebagai bentuk tekanan politik dan ekonomi.

 

 

Fentanyl adalah obat penghilang rasa sakit (analgesik) yang termasuk dalam golongan opioid sintetis. Obat ini jauh lebih kuat dibandingkan morfin bahkan diperkirakan 50 hingga 100 kali lebih potent. Fentanyl biasanya digunakan untuk mengatasi nyeri hebat pada pasien kanker, pasien pascaoperasi, atau mereka yang memiliki toleransi tinggi terhadap opioid lain.

 

Meskipun begitu pemerintahan Trump beranggapan bahwa tarif tersebut bisa menjadi alat tekanan agar China menghentikan ekspor fentanil dan bahan kimia pendukungnya, yang disebut banyak digunakan oleh kartel narkoba Meksiko untuk membuat obat terlarang tersebut.  

 

Mengutip dari Bloomberg, perintah eksekutifnya, Trump menuduh Partai Komunis China mendukung industri bahan kimia yang memproduksi zat berbahaya ini, bahkan memberikan subsidi bagi perusahaan yang mengekspor fentanil dan turunannya. 

 

Dirinya (Trump) juga menuding pemerintah China melindungi jaringan kriminal yang mencuci uang hasil perdagangan narkoba.  

 

Tuduhan ini bukan yang pertama kali dilontarkan Trump. Sebelumnya, ia mengklaim bahwa Presiden China, Xi Jinping, telah mengingkari janji pada 2018 untuk menjatuhkan hukuman mati bagi para pengedar narkoba.  

Merespons kebijakan AS, Beijing langsung membalas dengan menargetkan beberapa perusahaan asal Amerika dan memberlakukan bea masuk baru terhadap produk-produk dari AS. Yakni tarif impor 10% yang berlaku mulai Senin (10/2/2025). Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk menghindari eskalasi lebih lanjut tanpa memperburuk ketegangan yang sudah ada.  

 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengecam kebijakan tarif Trump dan menuduh AS mengabaikan kerja sama yang telah terjalin dalam memerangi perdagangan fentanil ilegal. Lin menegaskan bahwa AS seharusnya lebih fokus menyelesaikan masalahnya sendiri daripada menyalahkan negara lain.  

 

“Daripada mengancam dengan tarif sepihak, AS perlu bersikap lebih objektif dan rasional dalam menangani krisis fentanil di negaranya,” ujar Lin dalam pernyataan resminya.  

 

Fentanil adalah opioid sintetis yang digunakan dalam dunia medis untuk meredakan nyeri hebat, tetapi juga sering disalahgunakan karena efeknya yang sangat kuat. Sejak beberapa tahun terakhir, fentanil ilegal menjadi penyebab utama meningkatnya angka overdosis di AS.  

 

Menurut laporan Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS-China pada 2021, China memang pernah menjadi sumber utama perdagangan fentanil ilegal. Namun, sejak 2019, peran China dalam rantai pasok mulai berubah. Alih-alih mengekspor fentanil jadi, perusahaan-perusahaan China lebih banyak menjual bahan bakunya ke kartel Meksiko, yang kemudian memproses dan menyelundupkan barang jadi ke AS.  

Pada 2018, setelah pertemuan antara Trump dan Xi di KTT G20, China sempat meningkatkan pengawasan terhadap produksi fentanil dan bekerja sama dengan AS dalam upaya pemberantasan narkotika. Pada 2019, China menutup celah hukum yang memungkinkan laboratorium ilegal beroperasi dan bahkan menjatuhkan hukuman berat terhadap tiga warga negaranya yang terlibat penyelundupan fentanil ke AS.  

 

Namun, kerja sama ini mulai goyah akibat memburuknya hubungan bilateral, terutama karena ketegangan terkait Taiwan dan pandemi Covid-19. Pada 2022, China secara resmi menghentikan semua bentuk kerja sama antinarkotika dengan AS sebelum akhirnya kembali membuka komunikasi di masa pemerintahan Joe Biden.  

 

Selain ingin China lebih tegas dalam menindak industri kimia yang memproduksi prekursor fentanil, AS juga berharap Beijing mengambil langkah konkret terhadap sindikat narkoba dan pencucian uang yang terkait perdagangan obat tersebut. 

 

Washington menuntut pengawasan ketat terhadap bahan kimia prekursor untuk memastikan bahwa zat-zat tersebut tidak disalahgunakan oleh kartel narkoba.  

 

Meski begitu, dengan kebijakan tarif baru yang diterapkan Trump, hubungan dagang AS-China berisiko semakin tegang. Jika perang tarif ini terus berlanjut, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh kedua negara, tetapi juga oleh ekonomi global yang tengah berusaha pulih dari berbagai tantangan.