Untung Rugi RI Dagang dengan China

AKURAT.CO Indonesia ke depannya ditaksir akan semakin bergantung dengan China dari segi perdagangan, investasi, dan utang. Sebaliknya, Indonesia tidak terlalu signifikan untuk menjadi penentu kondisi perekonomian China. 

Menurut Ekonom Senior Bright Institute, Awalil Rizky, dari sisi perdagangan, China merupakan negara tujuan ekspor tertinggi yang porsinya mencapai 25,09% dari seluruh total ekspor di tahun 2023. Porsi ini jauh lebih tinggi dari negara di posisi kedua yakni Amerika Serikat yang hanya 8,98% dari seluruh ekspor Indonesia.

Di sisi lain, Indonesia meskipun paling banyak mengimpor dari China, yakni sebesar 28,34% dari seluruh total impor, RI hanya berkontribusi tak lebih dari 3,2% bagi seluruh impor China.

“Dari sisi risiko, Indonesia memiliki risiko lebih tinggi karena China merupakan mitra ekonomi yang terpenting dengan porsi yang amat besar. Sedangkan bagi China, Indonesia hanya cukup penting, namun tidak akan menentukan kondisi perekonomiannya,” ujar Awalil dalam sebuah webinar, Selasa (19/11/2024).

Dilihat dari karakteristik barang yang diekspor, hampir seluruh barang yang Indonesia ekspor ke China adalah barang yang tak terbarukan seperti feronikel dan batubara. Sedangkan barang yang diekspor dari China sangat beragam dan terdiversifikasi, dari smartphone hingga bawang putih.

Baca Juga: Menakar Potensi Memanasnya Kembali Hubungan AS dan China

"Jadi ekspor oleh China jauh lebih sustainable karena China bisa mengekspor hampir seluruh kebutuhan Indonesia, dan jumlahnya terus meningkat. Inilah yang membuat secara risiko, kedepannya Indonesia akan semakin bergantung dengan China namun China tidak akan terlalu membutuhkan Indonesia," jelas Awalil.

Selain itu, terpakunya ekspor Indonesia pada komoditas hasil tambang tersebut membuat surplus atau defisitnya neraca perdagangan Indonesia terhadap China menjadi sangat bergantung pada kondisi harga komoditas global dibandingkan kapasitas produksi Indonesia. "Jika harga komoditas turun 10 persen saja, maka surplus bisa langsung berubah menjadi defisit," ujar Awalil.

Senada, Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Perdana, perusahaan-perusahaan Indonesia yang mengekspor feronikel ke China ini pemilik dan pemegang sahamnya tidak lain dari China sendiri.

“Feronikel merupakan barang yang paling banyak diekspor Indonesia ke China yakni mencapai 23,02 persen dari seluruh ekspor. Feronikel inilah yang paling besar berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia dengan China. Namun perlu diingat, hampir seluruh smelter nikel di Indonesia sejatinya dikuasai oleh China. Jadi walaupun secara perhitungan berasal dari Indonesia, namun secara kepemilikan dikuasai oleh pengusaha China,” jelasnya.

Investasi Asing

Awalil juga menyoroti mengenai peran investasi China ke Indonesia. Walaupun menurut Kementerian Investasi secara nominal Penanaman Modal Asing (PMA) paling banyak berasal dari Singapura, namun jika PMA dari Hong Kong, yang mana menurut Awalil selama beberapa tahun terakhir semakin terintegrasi dengan Beijing, maka jumlah keduanya mencapai 28% dari total PMA di Indonesia.

“Nilai ini tentu sangat dominan. Dan China juga dikabarkan mulai tertarik berinvestasi di bidang hilirisasi pertanian dan perikanan, seperti dalam rumput laut, perikanan, dan bibit unggul padi. Hal ini yang bisa jadi sangat diinginkan oleh pemerintahan Prabowo ke depan.” ujar Awalil.

Awalil menambahkan investasi China selama ini memiliki karakteristik berbeda dengan investasi dari negara lain, baik itu dalam transparansi proyek kerja sama terhadap publik sampai keperluan tenaga kerja asing (TKA). “Banyaknya keperluan TKA ini sebenarnya bisa dijelaskan dari kebutuhan China sendiri yang juga ingin mengurangi tingkat pengangguran di negaranya,” cetus Awalil.

Berhubungan dengan investasi, Awalil juga menilai utang Indonesia ke China juga akan semakin bertambah pesat sebagaimana melanjutkan tren yang berlangsung selama pemerintahan Jokowi.

ULN (Utang Luar Negeri) dari China hampir seluruhnya adalah ULN kepada swasta, yakni sekitar 94%. Hanya sekitar 5% yang merupakan utang kepada pemerintah, atau dengan kata lain mayoritas berbentuk B2B (business to business). Nilainya tumbuh pesat dari USD6,88 miliar di 2014 menjadi USD21,14 miliar per September 2024.

"Namun perlu diperhatikan bahwa ULN swasta ini termasuk utang kepada BUMN dan mayoritas didanai oleh bank BUMN China. Dan sebagaimana kita lihat kasusnya pada pendanaan proyek kereta cepat, APBN masih bisa diminta untuk menjamin pembayaran utang tersebut walaupun statusnya B2B sekalipun," jelas Awalil.