Thailand Dibayangi Krisis Ekonomi

Demi Ermansyah | 12 September 2024, 15:27 WIB

AKURAT.CO Rata-rata utang rumah tangga di Thailand diperkirakan meningkat ke level tertinggi dalam setidaknya 16 tahun terakhir yang mengancam krisis ekonomi, karena pemulihan pascapandemi yang tidak merata merugikan pendapatan keluarga.

Dilansir Bloomberg, hasil survei oleh Universitas Kamar Dagang Thailand terhadap 1.300 responden pada 1 hingga 7 September 2024, tumpukan utang per rumah tangga diperkirakan akan melonjak 8,4% menjadi THB606.378 (USD17.959) tahun ini. Itu adalah kewajiban utang keluarga tertinggi sejak universitas memulai survei pada tahun 2009.

Perdana Menteri yang baru diangkat, Paetongtarn Shinawatra, akan memprioritaskan penanganan kewajiban rumah tangga negara yang diperkirakan lebih dari THB16 triliun atau setara dengan sekitar 91% dari produk domestik bruto (PDB). Dia akan mengumumkan restrukturisasi utang besar-besaran sebagai prioritas mendesak dalam pernyataan kebijakan pemerintah yang akan dirilis pada 12 September, demi mencegah krisis ekonomi.

Kebijakan tersebut juga akan menyentuh sektor informal dan diterapkan melalui institusi keuangan milik pemerintah, bank komersial, dan perusahaan manajemen aset. Selain itu, pernyataan kebijakan ini akan berisi prioritas koalisi pemerintah yang dipimpin oleh Partai Pheu Thai dan didukung oleh kelompok pro-kemapanan dan pendukung kerajaan.

"Tingginya tingkat utang rumah tangga merugikan daya tarik negara bagi investor karena membatasi konsumsi dan pertumbuhan di masa mendatang," kata Thanavath Phonvichai, presiden universitas, dalam sebuah pengarahan pada Selasa (10/09/2024). "Pemerintah berada di jalur yang tepat untuk mengatasi masalah ini sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi," katanya lagi.

Baca Juga: Pemerintah Baru Thailand Kebut Restruturisasi Utang Rumah Tangga USD474 Juta

Thanavath menambahkan, rasio utang rumah tangga terhadap PDB diperkirakan akan stabil di sekitar level saat ini sebelum turun menjadi 89% tahun depan karena langkah-langkah stimulus baru, terutama skema pemberian tunjangan tunai, akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hampir 70% dari kewajiban rumah tangga adalah utang formal, sementara sisa pinjaman berasal dari sumber informal. Thanavath memperkirakan bahwa utang informal bisa mencapai 10%-20% dari PDB.

PM juga akan memberi tahu parlemen perlunya "membangun kepercayaan dan mendorong belanja, selain membantu mengatasi tekanan pengeluaran dan menambah jumlah lapangan pekerjaan dengan prioritas pada kelompok-kelompok rentan dan mempromisikan proyek dompet digital yang akan menjadi dasar ekonomi digital.

Setelah rapat kabinet khusus pada Sabtu (7/9/2024), Paetongtarn mengatakan pemerintahnya akan melanjutkan program yang disebut dompet digital yang menjanjikan dana sebesar THB10 ribu (USD296) pada 50 juta warga dewasa negara itu dan kebijakan ini akan mengikuti aturan yang ada.

Sebelumnya para pejabat pemerintah mengatakan sekitar 14,5 juta orang, termasuk satu juta warga dengan disabilitas, akan masuk dalam tahap pertama program ini.

Strategi membantu UMKM, yang menyumbang 35% tenaga kerja dan PDB Thailand, akan meliputi penundaan sementara utang, akses ke modal, dan langkah melindungi mereka dari kompetisi tak adil dengan perusahaan asing melalui platform daring.

Pemerintah baru ini juga akan mempercepat pembuatan UU yang lebih demokratis, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan stabiltas politik serta menjamin penerapan hukum.

"Thailand sejak lama dilanda instabilitas politik dan konflik ideologi yang berdampak pada kepercayaan para investor asing dan dalam negeri yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi," bunyi pidato Paetongtarn yang akan disampaikan ke parlemen pada 12 September 2024 itu.

"Oleh karenanya, pemerintah ini harus mengembalikan kepercayaan warga Thailand dan investor asing dengan membangun politik berdasarkan asas demokrasi agar kuat, stabil, mengedepankan penegakkan hukum dan transparansi," imbuhnya.

#thailand #krisis #utang #ekonomi #rumah tangga