Pemerintah Baru Thailand Kebut Restruturisasi Utang Rumah Tangga USD474 Juta

Dilansir Reuters, rencana kebijakan yang akan digodok oleh pemerintahan baru Thailand menyebutkan akan ada upaya penanganan utang rumah tangga mencakup seluruh sistem, dengan fokus khusus pada warga yang memiliki kredit rumah dan mobil.

 

Perdana Menteri baru Thailand, Paetongtarn Shinawatra akan memaparkan rencana restrukturisasi utang ini di hadapan parlemen pada 12 September 2024 mendatang. Di mana kebijakan tersebut juga akan mencakup sektor informal, dan akan dilaksanakan melalui lembaga keuangan milik pemerintah, bank komersial, serta perusahaan manajemen aset.

 

 

PM Paetongtarn akan menyampaikan kekhawatirannya tentang utang rumah tangga yang sudah mencapai lebih dari USD474 miliar, setara dengan lebih dari 90% PDB Thailand, serta meningkatnya kredit macet. Menurutnya, utang ini telah memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin, terutama karena pembangunan yang terpusat di Bangkok dan kota besar lainnya.

 

Pernyataan kebijakan ini akan menegaskan prioritas dari koalisi pemerintahan yang dipimpin Partai Pheu Thai, yang juga didukung oleh kelompok pro-kemapanan dan pendukung kerajaan. Sebagai informasi, Paetongtarn selaku putri bungsu mantan pemimpin berpengaruh Thaksin Shinawatra, diangkat sebagai perdana menteri bulan lalu setelah pendahulunya dicopot karena pelanggaran etika.

 

Ia menghadapi tantangan besar untuk memacu ekonomi Thailand yang bernilai USD500 miliar, dengan rata-rata pertumbuhan hanya 1,9% selama pemerintahan sebelumnya yang didukung militer, jauh tertinggal dibanding negara-negara tetangga. 

 

Selain itu, ia juga harus meyakinkan investor asing bahwa ia dapat memimpin pemerintahan yang stabil, tanpa konflik dengan bank sentral, serta membuat kebijakan untuk menghidupkan kembali sektor manufaktur dan mempertahankan kinerja sektor pariwisata yang positif.

 

Paetongtarn akan menyatakan bahwa tanpa langkah keuangan dan fiskal yang tepat untuk mendukung ekspansi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Thailand diperkirakan tidak akan melebihi 3% per tahun.  Hal ini akan membuat utang rumah tangga mencapai batas yang diizinkan undang-undang, yakni 70% dari PDB pada tahun 2027. "Tantangan terbesar bagi pemerintah adalah segera memperbaiki ekonomi agar dapat tumbuh lebih kuat," katanya.

 

Meski akan melanjutkan beberapa kebijakan mantan PM Srettha, pemerintah Paetongtarn juga akan meminjam beberapa langkah dari peta jalan pembangunan Thailand baru yang diumumkan oleh Thaksin bulan lalu. Pernyataan kebijakan ini menekankan pentingnya mempercepat stimulus ekonomi, tetapi tidak merinci soal rencana pembagian uang tunai yang diusulkan oleh perdana menteri sebelumnya.