Kemenhan Jepang Pecat 200 Lebih Pejabat Korupsi

Di mana pengungkapan rentetan skandal tersebut merupakan salah satu kasus yang sangat besar di kalangan pertahanan Jepang dalam beberapa tahun terakhir ini, yang secara tidak langsung mencoreng upaya negara tersebut untuk memperkuat militer dalam rangka menghadapi tantangan dari China dan Korea Utara.

 

Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang, Minoru Kihara menegaskan bahwa rentetan kasus yang sudah terjadi tersebut merupakan salah satu upaya pengkhianatan terhadap negara dan publik. Tentunya ini sudah tidak bisa ditolerir lagu. "Masalah-masalah ini telah mengkhianati kepercayaan publik dan tidak dapat diterima," ucapnya melalui lansiran Bloomberg.

 

Lebih lanjut Minoru berjanji akan secepatnya mengembalikan gajinya selama satu bulan sebagai bentuk tanggung jawab dan berjanji untuk mengambil langkah-langkah pencegahan.

 

Baca Juga: Ini Sebab Upah Riil di Jepang Tetap Rendah Meski Gaji Pokok Pekerja Naik

Diketahui, skandal kasus besar tersebut nampaknya melibatkan berbagai informasi rahasia tentang pergerakan kapal perang yang dapat diakses oleh orang tanpa izin, serta puluhan penyelam angkatan laut yang mengklaim gaji atas tugas berisiko tinggi yang sebenarnya tidak mereka lakukan, menurut kementerian. Ada juga kasus pelecehan verbal terhadap bawahan oleh pejabat kementerian.

Disebutkan bahwa ada sebanyak 220 pejabat menerima hukuman mulai dari pemecatan hingga teguran resmi, menurut kementerian.

Angkatan laut Jepang, yang dikenal sebagai Pasukan Bela Diri Maritim (MSDF), menjadi pusat banyak tuduhan pelanggaran. Laksamana Ryo Sakai, kepala staf MSDF, menyatakan akan mundur pada 19 Juli untuk mengambil tanggung jawab atas skandal tersebut. "Dengan memanfaatkan kesempatan ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kekecewaan yang ditimbulkan," tulis pernyataan tersebut melalui halaman web kementerian.

Pengungkapan ini dapat meningkatkan keengganan publik terhadap biaya peningkatan belanja pertahanan yang cepat.

Jepang sedang meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi sekitar 2% dari produk domestik bruto (PDB) dari sekitar 1% selama lima tahun hingga 2028. Pemerintah menunda keputusan tentang bagaimana mendanai sebagian besar pengeluaran tambahan untuk senjata seperti rudal dan jet tempur, sementara jajak pendapat menunjukkan penolakan publik terhadap kenaikan pajak untuk membiayai pengeluaran pertahanan tambahan.

Dalam buku putih pertahanan tahunan yang dirilis pada Jumat, Jepang mengatakan telah mengamankan 42% dari total JPY43,5 triliun yang dibutuhkan untuk peningkatan pertahanan yang direncanakan.

Perdana Menteri Fumio Kishida, yang berbicara setelah menghadiri pertemuan puncak NATO di Washington, mengatakan telah menginstruksikan Kihara untuk mengatasi masalah ini dan memperkuat kepemimpinan untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik. "Melihat kembali pertemuan NATO, jelas bahwa kita menghadapi lingkungan keamanan yang sangat serius. Dengan mengingat hal itu, Jepang tidak boleh lengah dalam keamanan negara kita sendiri," kata Kishida.

Skandal pertahanan ini menambah tantangan bagi Kishida dalam mempertahankan kekuasaannya. Peringkat dukungannya berada di titik terendah karena penanganan skandal pendanaan politik yang terpisah dan kenaikan harga yang melanda rumah tangga.