Belajar dari Turki, Analis Minta Penegakan Aturan Pasar Modal RI Lebih Tegas

AKURAT.CO Penegakan aturan menjadi salah satu pekerjaan besar yang perlu dibenahi pasar modal Indonesia. Bagi investor global, keberadaan regulasi saja tidak cukup apabila pelanggaran tidak ditindak secara konsisten dan pihak yang bertanggung jawab tidak memperoleh konsekuensi yang jelas. Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, menilai Indonesia perlu belajar dari pengalaman Turki dalam menangani pelanggaran di pasar keuangan.
Dalam perbandingan yang disampaikannya, Rully menyinggung langkah otoritas Turki yang menutup sekitar 100 dana investasi dan menangkap sekitar 40 orang. Sementara itu, penindakan di Indonesia dinilainya masih perlu diperkuat. Perbandingan tersebut menjadi pengingat bahwa pemulihan kredibilitas pasar modal tidak cukup dilakukan melalui perubahan kebijakan administratif.
Rully Arya Wisnubroto, Head of Research & Chief Economist PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, menyampaikan pandangan tersebut dalam acara Mirae Asset Media Day bertema The Next Chapter of Investing: Market Insights, Telco Prospects, and Personalized Wealth Management di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Menurut Rully, investor membutuhkan kepastian bahwa aturan benar-benar ditegakkan. Hal itu mencakup penindakan terhadap pelanggaran serta pertanggungjawaban pihak yang terlibat, bukan hanya pengenaan sanksi administratif.
Belajar dari Turki, Penindakan Pelanggaran Pasar Keuangan Dilakukan Tegas
Pengalaman Turki menjadi salah satu contoh yang disoroti Rully ketika membahas kebutuhan memperkuat penegakan aturan pasar modal Indonesia.
Dalam perbandingan tersebut, ia menyebut otoritas Turki telah menutup sekitar 100 dana investasi dan menangkap sekitar 40 orang terkait penanganan pelanggaran di pasar keuangan. Rully juga membandingkannya dengan penindakan di Indonesia yang menurutnya baru menyasar sekitar tiga pihak.
Angka dan perbandingan tersebut merupakan penjelasan Rully mengenai pengalaman kedua negara, bukan hasil evaluasi independen yang menyatakan seluruh sistem penegakan hukum Turki lebih baik daripada Indonesia. Namun, contoh itu memperlihatkan aspek yang ingin ia tekankan: penindakan perlu menunjukkan bahwa pelanggaran memiliki konsekuensi nyata.
Perbandingan tersebut juga relevan dengan perhatian investor global terhadap tata kelola pasar modal Indonesia. Ketika muncul persoalan mengenai transparansi kepemilikan saham dan integritas perdagangan, investor tidak hanya menunggu regulator menerbitkan aturan baru. Mereka juga memperhatikan bagaimana aturan tersebut diterapkan.
Dalam konteks pasar keuangan, penegakan hukum berperan menjaga kepercayaan bahwa seluruh pelaku pasar berada di bawah standar pengawasan yang sama. Apabila pelanggaran dapat ditindak secara konsisten, investor memiliki dasar lebih kuat untuk menilai bahwa mekanisme pasar berjalan dengan kredibel.
Sebaliknya, regulasi yang tidak diikuti implementasi memadai berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan. Persoalan ini dapat memengaruhi persepsi investor terhadap risiko menempatkan dana di suatu negara.
Baca Juga: Danareksa Investments Bidik Peluang Investasi Global Lewat Singapura
Baca Juga: Empat Manajer Investasi BUMN Merger, Bagaimana Nasib Produk Reksa Dana Investor?
Mengapa Penegakan Aturan Pasar Modal RI Perlu Diperkuat?
Rully menilai persoalan utama pasar modal Indonesia saat ini tidak semata-mata terletak pada fundamental ekonomi. Kepercayaan terhadap kredibilitas pasar juga menjadi faktor penting yang menentukan keputusan investor.
“Indonesia saat ini menghadapi tantangan kepercayaan, bukan krisis fundamental ekonomi,” ujar Rully.
Pernyataan tersebut menggambarkan situasi ketika kondisi ekonomi domestik masih menunjukkan ketahanan, tetapi pasar keuangan menghadapi tekanan. Dalam sembilan bulan pertama 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45% secara tahunan. Meski demikian, tekanan terhadap rupiah dan dinamika arus modal asing masih menjadi perhatian.
Bagi investor, pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya pertimbangan dalam mengambil keputusan. Mereka juga menilai kualitas tata kelola, keterbukaan informasi, perlindungan pemegang saham, dan konsistensi regulator dalam menindak pelanggaran.
Artinya, pasar modal yang berada di negara dengan pertumbuhan ekonomi positif belum tentu otomatis dianggap memiliki risiko investasi rendah. Kredibilitas institusi dan kepastian aturan tetap menjadi bagian dari penilaian.
Rully menegaskan pentingnya konsistensi dalam menjalankan aturan.
“Jadi, yang penting adalah konsistensi dan penegakan aturan,” katanya.
Konsistensi menjadi penting karena investor membutuhkan kepastian bahwa ketentuan berlaku bagi seluruh pelaku pasar. Penegakan yang tidak konsisten dapat menimbulkan persepsi adanya perbedaan perlakuan, sementara pasar modal membutuhkan kepercayaan terhadap kesetaraan aturan.
Bagi regulator, tantangannya bukan hanya menyusun ketentuan yang sesuai dengan standar internasional. Pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan juga perlu berjalan sehingga aturan tersebut memiliki daya berlaku dalam praktik.
Denda Saja Belum Cukup, Investor Ingin Ada Pertanggungjawaban
Salah satu persoalan yang disoroti Rully adalah perbedaan antara menjatuhkan sanksi dan memastikan pihak yang melakukan pelanggaran benar-benar bertanggung jawab.
Pengenaan denda dapat menjadi instrumen penindakan. Namun, dari sudut pandang investor, muncul pertanyaan lebih lanjut mengenai apakah pihak yang menyebabkan pelanggaran juga telah dimintai pertanggungjawaban.
Rully mengajak pelaku pasar melihat persoalan tersebut dari perspektif MSCI dan klien-kliennya yang menempatkan dana di pasar saham.
“Coba kita tempatkan diri sebagai MSCI atau sebagai klien-klien MSCI. Apakah denda dengan nominal tertentu sudah cukup? Atau mereka juga menginginkan adanya pihak yang benar-benar bertanggung jawab?” ujar Rully.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa kredibilitas penegakan aturan tidak hanya diukur dari besaran sanksi. Investor juga ingin melihat apakah proses penindakan dapat mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan memberikan konsekuensi yang sesuai.
Sebagai ilustrasi, terdapat dua pasar modal yang sama-sama memiliki aturan mengenai keterbukaan informasi dan larangan praktik perdagangan yang merugikan investor. Di pasar pertama, regulator menerbitkan aturan dan menjatuhkan denda, tetapi penanganan pelanggaran tidak konsisten. Di pasar kedua, regulator menjalankan pengawasan secara berkelanjutan dan memastikan pihak yang terbukti melanggar dapat dimintai pertanggungjawaban.
Walaupun keduanya memiliki regulasi tertulis, investor dapat menilai tingkat risiko kedua pasar tersebut secara berbeda. Pasar dengan penegakan aturan yang lebih konsisten memberikan kepastian lebih besar mengenai perlindungan dan integritas perdagangan.
Ilustrasi ini memperlihatkan mengapa penegakan hukum menjadi bagian penting dari daya tarik investasi. Investor tidak hanya membeli saham berdasarkan prospek keuntungan perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan kualitas lingkungan tempat saham tersebut diperdagangkan.
Dengan demikian, penguatan penegakan aturan tidak semata-mata menjadi kepentingan regulator atau investor asing. Investor ritel juga membutuhkan pasar yang memiliki mekanisme pengawasan dan perlindungan yang dapat dipercaya.
Transparansi Kepemilikan Saham Menjadi Bagian dari Persoalan
Selain penindakan terhadap pelanggaran, transparansi kepemilikan saham menjadi aspek lain yang perlu diperbaiki dalam reformasi pasar modal Indonesia.
Salah satu istilah yang berkaitan dengan persoalan tersebut adalah free float, yakni jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan secara bebas di pasar. Persentase free float digunakan untuk membantu menilai likuiditas dan persebaran kepemilikan suatu saham.
Namun, angka free float yang terlihat memenuhi ketentuan belum tentu menggambarkan distribusi kepemilikan yang sesungguhnya.
Rully mencontohkan kemungkinan saham dengan free float 15% secara administratif terlihat memenuhi ketentuan. Akan tetapi, saham tersebut dapat saja dikendalikan oleh satu pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner (UBO).
Jika kondisi seperti itu terjadi, kepemilikan yang tampak tersebar belum tentu benar-benar berada di tangan banyak investor independen. Informasi mengenai pemilik manfaat akhir menjadi penting untuk mengetahui siapa pihak yang sesungguhnya memiliki atau mengendalikan saham.
Di sinilah transparansi dan penegakan aturan saling berkaitan. Keterbukaan informasi perlu disertai pengawasan agar data kepemilikan yang disampaikan benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya.
Investor global membutuhkan informasi yang dapat diandalkan untuk menilai apakah saham suatu perusahaan memiliki likuiditas dan persebaran kepemilikan yang memadai. Ketika informasi tersebut diragukan, persepsi risiko terhadap pasar secara keseluruhan dapat meningkat.
Karena itu, pembenahan free float dan pengungkapan beneficial ownership tidak cukup berhenti pada perubahan ketentuan pelaporan. Regulator juga perlu memastikan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut melalui pengawasan dan penindakan yang konsisten.
Sorotan MSCI Membuat Reformasi Pasar Modal Semakin Mendesak
Kebutuhan memperkuat penegakan aturan semakin mendesak di tengah perhatian terhadap kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI.
MSCI merupakan penyedia indeks global yang menjadi acuan bagi banyak pengelola dana investasi. Perubahan klasifikasi suatu negara dapat memengaruhi alokasi portofolio investor, terutama pengelola dana yang mengikuti indeks tersebut.
Mirae Asset menilai skenario Indonesia bergeser menjadi Standalone Market sebagai risiko yang perlu diantisipasi. Dalam skenario tersebut, estimasi dana asing yang berisiko terdampak mencapai US$8 miliar hingga US$11 miliar. Potensi penjualan paksa diperkirakan sekitar US$3 miliar.
Angka tersebut merupakan estimasi risiko berdasarkan skenario perubahan klasifikasi, bukan kepastian bahwa seluruh dana akan keluar dari pasar modal Indonesia.
Rully menjelaskan bahwa investor aktif dapat mengurangi kepemilikan lebih awal ketika melihat risiko perubahan klasifikasi. Sementara itu, investor pasif cenderung menyesuaikan portofolio setelah keputusan indeks ditetapkan.
Persoalan ini membuat kualitas tata kelola menjadi semakin penting. Apabila investor global masih meragukan transparansi kepemilikan dan penegakan aturan, reformasi pasar modal berpotensi belum cukup meyakinkan mereka untuk mempertahankan alokasi dana.
Karena itu, pembenahan tidak bisa hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif MSCI. Indonesia perlu menunjukkan bahwa perubahan tata kelola benar-benar diterapkan dan dapat dirasakan oleh pelaku pasar.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Kalender Jawa 19 November 2026: Weton Kamis Kliwon Punya Ambisi Besar dan Jiwa Pemimpin
- 2Prediksi Skor Denmark vs Norwegia 18 November 2026: Haaland Wajib Menang, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
- 3Siapa Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres? Ini Nama yang Diusulkan
- 4Prediksi Skor Yunani vs Serbia 17 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 5Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang Pangarep, Pengusaha Kuliner Lulusan SUSS yang Kini Resmi Menikah dengan Kevin
- 6Ramalan Zodiak Minggu Ini 16–22 November 2026: Peluang Rezeki hingga Asmara
- 7Live Streaming Singapura vs Brasil Hari Ini, Cek Jam Tayangnya!
- 8Prediksi Skor Jerman vs Belanda 17 November 2026: Die Mannschaft Wajib Menang, Oranje Lebih Nyaman
- 9Prabowo: KTT APEC Bawa Hasil Nyata untuk Indonesia, Investasi Rp1.600 Triliun di Depan Mata
- 10Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa







