OJK Tegaskan Penagihan Pinjol Tak Boleh Pakai Intimidasi

AKURAT.CO Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pengawasan terhadap industri pinjaman online (pinjol) atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Penguatan tersebut menyasar dua aspek sekaligus, yakni keamanan data dan sistem digital serta praktik penagihan kepada konsumen.

Langkah ini dilakukan melalui penerbitan Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen antara penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP).

Baca Juga: OJK Imbau Investor Saham Waspadai Praktik Manipulatif

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, mengatakan, penyelenggara pinjol perlu meningkatkan kemampuan menghadapi serangan siber.

Menurutnya, perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan sistem keamanan untuk mencegah serangan, tetapi juga harus memiliki kemampuan memulihkan layanan ketika insiden terjadi.

"Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden," kata Agusman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Baca Juga: OJK Kebut Pembenahan Tata Kelola Pasar Modal Jelang Pengumuman MSCI

Melalui pedoman tersebut, OJK mendorong industri LPBBTI beralih dari pendekatan keamanan siber (cyber security) menuju ketahanan siber (cyber resilience).

Perubahan pendekatan ini menempatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi dan memulihkan gangguan sebagai bagian penting dari pengelolaan risiko.

Pedoman yang diterbitkan OJK mencakup lima aspek utama, yaitu tata kelola keamanan siber, identifikasi keamanan siber, pelindungan keamanan siber, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.