Pemerintah Naikkan Target KUR 2027 ke Rp325 Triliun

AKURAT.CO Pemerintah menetapkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp325 triliun pada 2027. Target tersebut meningkat Rp30 triliun dibandingkan alokasi KUR tahun ini yang sebesar Rp295 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, peningkatan target tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, termasuk sektor pertanian, industri padat karya, hingga perumahan.

Hal tersebut disampaikan Airlangga usai rapat koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat. Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas sejumlah skema kredit program yang akan dijalankan pada 2027. "Untuk KUR yang tahun ini kan Rp295 triliun, jadi KUR-nya sendiri naik ke Rp325 triliun," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga: BNI Sekuritas Hadirkan Sukuk Tabungan ST017, Investasi Syariah Mulai Rp1 Juta

Selain KUR, pemerintah menyiapkan sejumlah alokasi pembiayaan lainnya. Di antaranya Kredit Usaha Pertanian sebesar Rp1,4 triliun, Kredit Industri Padat Karya sebesar Rp600 miliar, Kredit Program Perumahan sebesar Rp30 triliun, serta Kredit Perempuan Sejahtera sebesar Rp30 triliun.

Pemerintah juga membahas pengembangan skema kredit untuk kepemilikan hak kekayaan intelektual atau intellectual property. Selain itu, pembiayaan bagi nelayan turut menjadi perhatian agar akses kredit bagi kelompok usaha tersebut semakin luas.

"Juga terkait dengan KUR untuk kepemilikan intellectual property, hak kekayaan intelektual, dan juga terkait dengan kredit untuk nelayan yang tentunya harapannya bisa ditingkatkan penggunaannya," ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

KUR Perumahan Tembus Rp30 Triliun

Di sektor perumahan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkapkan, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan telah mencapai sekitar Rp30 triliun hingga 10 November 2026.

Menurut Maruarar, penyaluran pembiayaan tersebut mencakup sisi pasokan (supply) dan permintaan (demand). Dari sisi pasokan, pembiayaan menyasar pengembangan perumahan, pedagang bahan bangunan, serta penyedia jasa konstruksi.

Sementara dari sisi permintaan, pembiayaan digunakan untuk mendukung renovasi, pembelian, dan pembangunan rumah.

"Untuk renovasi rumah, jadi 95 ribu rumah Pak Menko. Untuk pembelian 11 ribu rumah, untuk pembangunan rumah itu 10 ribu, jadi total 117 ribu rumah. Jadi sama dengan rupiahnya Rp19 triliun, jadi total ini sekitar Rp30 triliun," ujar Maruarar.