Asbanda Dorong BPD Dapat Kesempatan Setara dalam Program Pemerintah

AKURAT.CO Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mendorong terciptanya level playing field bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam berbagai program dan transaksi pemerintah.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat peran BPD sebagai Regional Development Bank yang menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Ketua Umum Asbanda, Agus Haryoto Widodo, menegaskan, BPD tidak meminta perlindungan dari kompetisi.

Sepanjang memenuhi standar teknologi, tata kelola, layanan, dan manajemen risiko, BPD perlu memperoleh kesempatan yang setara untuk menjadi bank penyalur maupun mitra pemerintah.

"Kami tidak meminta proteksi. Kami meminta level playing field. BPD harus siap berkompetisi melalui kualitas layanan, kapabilitas digital, dan governance," ujar Agus dalam Seminar "Dukungan Pemerintah terhadap Penguatan Likuiditas BPD dalam Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional" di Bengkulu, Jumat (21/8/2026).

Seminar tersebut dihadiri antara lain Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro, jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta direktur utama dan direksi BPD se-Indonesia.

Hingga Juni 2026, total aset 27 BPD mencapai sekitar Rp1.043 triliun, dengan kredit sekitar Rp673 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) sekitar Rp770 triliun.

Menurut Agus, secara fundamental kondisi BPD masih sehat.

Namun, pertumbuhan fungsi intermediasi di tengah tekanan terhadap sumber pendanaan perlu dicermati agar tidak meningkatkan cost of fund dan pada akhirnya membatasi kemampuan BPD menyediakan pembiayaan yang kompetitif.

"Likuiditas BPD bukan semata-mata persoalan neraca bank. Likuiditas BPD adalah bagian dari kapasitas pembangunan daerah," tegas Agus.

Pasalnya, BPD memiliki peran penting dalam membiayai berbagai kebutuhan ekonomi daerah, mulai dari UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi hingga infrastruktur.

Asbanda juga menilai struktur likuiditas BPD memiliki karakteristik tersendiri karena sangat terkait dengan siklus fiskal daerah, transfer ke daerah, APBD, serta berbagai transaksi dalam ekosistem pemerintah daerah.

Karena itu, perubahan desain fiskal maupun mekanisme penyaluran dana pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan ekosistem keuangan daerah.

"Efisiensi kebijakan tetap penting. Namun, kita juga perlu menjaga keseimbangan antara central efficiency dan regional financial resilience, sehingga aktivitas ekonomi dan likuiditas tetap dapat memberikan multiplier yang optimal bagi daerah," kata Agus.

Baca Juga: Likuiditas BPD Jadi Sorotan, Asbanda dan Bank Bengkulu Gelar Seminar Nasional