Likuiditas BPD Jadi Sorotan, Asbanda dan Bank Bengkulu Gelar Seminar Nasional

AKURAT.CO Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bersama Bank Bengkulu menggelar Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD-SI) di Bengkulu, Jumat (21/8/2026).

Seminar bertema "Dukungan Pemerintah terhadap Penguatan Likuiditas BPD dalam Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional" tersebut merupakan bagian dari rangkaian Undian Nasional Tabungan Simpeda Tahun XXXVII-2026.

Seminar dibuka Wakil Gubernur Bengkulu Mian dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro. Hadir pula Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo, Direktur Utama Bank Bengkulu Iswahyudi, jajaran direksi BPD, serta sejumlah pemangku kepentingan.

Salah satu isu yang mengemuka dalam seminar tersebut adalah pentingnya menjaga likuiditas BPD di tengah perubahan kebijakan pengelolaan dan penyaluran dana pemerintah.

Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo mengatakan kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan mempercepat penyaluran dana perlu tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem keuangan daerah.

Menurut Agus, BPD memiliki karakteristik berbeda dengan bank pada umumnya karena struktur pendanaannya erat berkaitan dengan siklus fiskal daerah, mulai dari transfer pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), hingga transaksi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Agus mengatakan kondisi industri perbankan secara nasional masih kuat dan likuiditas secara agregat tetap memadai. Namun, kondisi tersebut belum tentu mencerminkan distribusi likuiditas yang merata, termasuk bagi BPD.

Hingga Juni 2026, total aset 27 BPD mencapai sekitar Rp1.043 triliun. Sementara itu, total kredit yang disalurkan sekitar Rp673 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) sekitar Rp770 triliun.

Meski secara fundamental BPD berada dalam kondisi sehat, Agus menilai tekanan terhadap sumber pendanaan tetap perlu diantisipasi. Di sisi lain, fungsi intermediasi terus tumbuh dan kebutuhan pembiayaan di daerah semakin besar.

Jika persaingan penghimpunan dana semakin ketat, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya dana atau cost of fund. Pada akhirnya, hal itu dapat memengaruhi kemampuan BPD menyediakan pembiayaan dengan harga yang kompetitif.

"Likuiditas BPD adalah bagian dari kapasitas pembangunan daerah," ujar Agus.

Karena itu, Asbanda mendorong agar kebijakan nasional tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi di tingkat pusat dan ketahanan keuangan daerah.

Baca Juga: Siap-siap Borong! Indokids Festival 2026 Gelar Pesta Diskon Ibu dan Anak hingga 90% di Bandung