Menkeu Purbaya Pasang Syarat Sebelum Pajak Baru Diterapkan

Andi Syafriadi | 15 Agustus 2026, 03:10 WIB

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa - AKURAT.CO/ANDOY

AKURAT.CO Pemerintah belum memastikan akan menerapkan pajak baru pada 2027 mendatang. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa justru memasang syarat pertumbuhan ekonomi sebelum membuka ruang untuk menambah pungutan.

Purbaya mengatakan pemerintah baru akan mempertimbangkan pengenaan pajak baru apabila ekonomi Indonesia mampu tumbuh 6% pada akhir 2026 dan kembali mencapai sedikitnya 6% pada kuartal I-2027.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang akan digunakan pemerintah sebelum memutuskan apakah ruang untuk memperluas penerimaan perpajakan sudah cukup terbuka.

"Kalau baru satu kuartal, belum mungkin. Tapi, ruang untuk itu jadi terbuka lebar. Nanti kami lihat bagaimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya," kata Purbaya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026) malam.

Ia mengatakan, jika pertumbuhan ekonomi mencapai 6% pada akhir 2026 dan kembali 6% atau lebih pada kuartal I-2027, pemerintah mungkin mulai mengenakan pajak baru.

"Kalau akhir tahun ini bisa 6 persen, lalu kuartal I-2027 bisa 6 persen lagi, atau lebih, mungkin kita akan mengenakan pajak yang baru," ujarnya.

Secara tidak langsung, Purbaya menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan 2027 tidak hanya diarahkan untuk mengejar penerimaan negara.

Pemerintah juga mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat sebelum menambah beban perpajakan.

Sebelumnya, Purbaya juga menyampaikan pemerintah belum memasukkan kenaikan pajak baru dalam asumsi KEM-PPKF 2027.

Namun, kebijakan tersebut dapat dipertimbangkan secara selektif apabila kondisi ekonomi masyarakat dinilai sudah cukup sehat.

Pertimbangan terhadap daya beli menjadi penting karena pemerintah sekaligus menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada 2027. Dalam KEM-PPKF 2027, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8-6,5%.

Artinya, ambang 6 persen yang disebut Purbaya bukan sekadar angka pertumbuhan, tetapi menjadi salah satu indikator kesiapan ekonomi sebelum pemerintah memperluas basis penerimaan.