Ara Minta Hunian Tetap Korban Bencana Sumatra Dekat dengan Fasum

AKURAT.CO Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meminta agar lokasi hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di wilayah Sumatera dipersiapkan secara matang dan tidak jauh dari fasilitas umum (fasum).

Penekanan tersebut disampaikan agar hunian yang dibangun benar-benar layak, aman, dan mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak bencana. Maruarar, yang akrab disapa Ara, menegaskan bahwa aspek teknis menjadi perhatian utama dalam penentuan lokasi huntap.

Lokasi hunian harus terbebas dari risiko banjir dan longsor, serta memiliki kepastian hukum yang jelas. Selain itu, pembangunan huntap juga diminta tidak merusak lingkungan sekitar.

“Tolong dipersiapkan lokasi-lokasi untuk huntap, secara teknikal tidak banjir, aman dari potensi longsor dan tidak jauh dari fasilitas umum serta jelas secara hukum. Jangan lokasi yang merusak lingkungan,” ujar Ara dalam keterangannya, Jumat (26/12/2025).

Baca Juga: Pemerintah Kebut Pembangunian Hunian Tetap Korban Banjir Bandang di Tapanuli Selatan

Ara menambahkan, keberhasilan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana sangat bergantung pada kecepatan dan kesiapan pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi dan gotong royong menjadi kunci percepatan penanganan pascabencana.

Dirinya pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang tetap meluangkan waktu untuk membantu rakyat, meski rapat koordinasi dilakukan di tengah suasana libur keagamaan. Ara menilai komitmen tersebut sebagai bentuk nyata kepedulian negara terhadap masyarakat. “Terima kasih semua mau berkenan rapat untuk bantu rakyat kita walaupun masih dalam suasana Natal,” kata Ara.

Dalam kesempatan tersebut, Ara memimpin rapat pembangunan 2.600 unit hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Program ini merupakan hasil gotong royong antara pemerintah dengan Yayasan Buddha Tzu Chi sebagai wujud kehadiran negara dalam pemulihan pascabencana.

Ara menilai Kabupaten Tapanuli Utara dapat menjadi contoh percepatan penanganan terpadu pascabencana. Di wilayah tersebut, pembangunan fisik hunian, penyediaan listrik, hingga proses legalitas kepemilikan rumah berjalan beriringan.

Dirinya menyebutkan bahwa pada 21 Maret mendatang, sertifikat rumah di Tapanuli Utara akan diserahkan langsung kepada masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi warga penerima huntap.

“Tapanuli Utara bisa menjadi contoh. Bangunannya selesai, listrik selesai, dan sertifikat juga selesai. Ke depan, saya berharap Tapanuli Selatan, Sibolga, dan wilayah Tapanuli lainnya juga sudah memiliki sertifikat untuk rakyat,” ujarnya.

Untuk memastikan percepatan di wilayah lain, Ara menunjuk tiga direktur jenderal di lingkungan Kementerian PKP agar turun langsung ke lapangan.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Imran, ditugaskan menangani Aceh Tamiang dan Aceh Utara, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, menangani Sumatera Barat, serta Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Azis Andriansyah, menangani Sumatera Utara.

Ara juga menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi atas komitmen gotong royong dalam pembangunan hunian tetap. Ia mengapresiasi peran seluruh jajaran pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran demi kepentingan rakyat, termasuk di hari libur keagamaan.