Akurat

Menkeu Purbaya Rangkul Jajaran Keluar dari 'Echo Chamber'

Hefriday | 9 September 2025, 13:11 WIB
Menkeu Purbaya Rangkul Jajaran Keluar dari 'Echo Chamber'

AKURAT.CO Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa menegaskan perlunya pola pikir baru dalam mengelola keuangan negara. 

Dalam pidatonya, ia meminta jajaran Kementerian Keuangan tidak terjebak dalam “echo chamber” atau ruang gema, dimana kebijakan hanya didiskusikan di lingkaran internal tanpa mendengar masukan dari pihak luar.
 
Menurut Purbaya, tantangan yang dihadapi saat ini membutuhkan keterbukaan terhadap perspektif baru. 
 
“Biasakan berdiskusi dan mendengar suara dari luar agar kita tidak terjebak dalam pandangan sempit,” ujarnya di Gedung Kementerian Keuangan, Selasa (9/9/2025). 
 
Purbaya mengingatkan, jika Kementerian Keuangan hanya mendengar pendapat yang sama dari lingkungan internal, kebijakan yang dihasilkan bisa kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
 
Situasi itu berisiko menimbulkan kebijakan yang terputus dari realitas di lapangan.
 
Oleh karena itu, ia mendorong agar para pegawai memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mendapatkan insight baru, sekaligus memperluas interaksi dengan akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil.
 
 
Selain menghindari jebakan echo chamber, Purbaya juga menyoroti tantangan perubahan iklim. Menurutnya, risiko perubahan iklim sudah semakin nyata dan dapat berdampak pada sektor-sektor vital seperti pertanian, perikanan, dan energi.
 
“Kementerian Keuangan memiliki peran penting dalam merancang kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.
 
RAPBN 2026 menjadi instrumen penting dalam menjawab tantangan tersebut. Purbaya menekankan bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.
 
Disiplin fiskal tetap dijaga, namun dengan keberpihakan yang jelas pada masyarakat rentan. “Anggaran harus berpihak pada rakyat sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara,” ujarnya.
 
Purbaya juga menegaskan, setiap rupiah dalam APBN adalah milik rakyat. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan dan belanja negara.
 
“Integritas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Tanpa integritas, kepercayaan publik akan hilang,” ucapnya.
 
Mengacu pada pengalaman menghadapi pandemi COVID-19, Purbaya menilai krisis bisa menjadi momentum untuk perubahan. Saat itu, APBN berfungsi sebagai instrumen pemulihan, sekaligus mendorong reformasi kebijakan.
 
Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa krisis juga membuka peluang perbaikan struktural.
 
Dalam pidatonya, Purbaya tidak lupa memberikan penghormatan kepada pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati, yang dinilai berhasil menjaga stabilitas fiskal di tengah berbagai krisis.
 
Ia menyebut, integritas dan profesionalisme Sri Mulyani telah menjadi teladan yang harus dilanjutkan. “Beliau meninggalkan fondasi kuat bagi Kementerian Keuangan untuk melangkah ke depan,” kata Purbaya.
 
Sebagai penutup, Purbaya mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja dengan semangat kebersamaan. Ia menekankan bahwa hanya dengan sinergi, kementeriannya mampu menghadapi tantangan global dan domestik yang semakin berat.
 
“Kita harus keluar dari zona nyaman dan berani membuka diri terhadap ide-ide baru,” katanya.
 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

H
Reporter
Hefriday
Yosi Winosa