Pengamat: Rupiah Kembali ke Level 1998, tapi Utang Melonjak 7 Kali Lipat

AKURAT.CO Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus melemah hingga mendekati level terendah sejak krisis moneter 1998.

Saat ini, rupiah melemah 14 poin atau 0,08 persen menjadi Rp16.676 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.562 per dolar AS.

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menegaskan, kondisi ekonomi Indonesia saat ini justru lebih buruk dibandingkan 27 tahun lalu.

"Pada 1998, saat rupiah menyentuh Rp16.650 per dolar, total utang luar negeri kita hanya sekitar USD70 miliar atau Rp1.165 triliun. Sekarang, dengan kurs yang hampir sama, utang luar negeri kita sudah menembus USD 500 miliar, setara Rp8.325 triliun. Naik tujuh kali lipat!" ujar Hardjuno, Sabtu (29/3/2025).

Menurutnya, angka ini menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah saat ini belum mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia secara jujur.

"Bisa jadi, nilai tukar yang terlihat sekarang masih terlalu kuat dibandingkan tekanan riil terhadap rupiah. Ini mengkhawatirkan," katanya.

Baca Juga: Menteri PU Tinjau Jalur Pantura, Pastikan Tak Ada Jalan Berlubang

Hardjuno juga menyoroti holding strategis BUMN, Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang memiliki aset senilai Rp10.000 triliun.

Namun, nilai tersebut dinilai masih belum cukup untuk menutup total utang luar negeri yang kini mencapai Rp8.325 triliun.

"Aset terbaik kita seperti Danantara saja belum tentu bisa menutupi utang luar negeri yang terus membengkak. Kalau aset andalan negara tidak cukup untuk membayar utang, ini artinya kita harus sangat berhati-hati," jelasnya.

Ia juga mengkritik pendekatan pemerintah yang terkesan membiarkan utang menumpuk tanpa strategi pelunasan yang jelas.

"Utang ini harus dibayar, tidak bisa terus-menerus ditunda. Kalau kita tidak bisa bayar, artinya memang tidak mampu. Maka harus ada solusi konkret, bukan sekadar menambah utang baru untuk menutup yang lama," tegasnya.

Lebih jauh, Hardjuno mempertanyakan akuntabilitas fiskal dalam sistem pemerintahan yang selalu berganti, tetapi terus mewariskan beban utang yang makin berat.

"Setiap pemerintahan berganti, tapi beban utang tetap diwariskan tanpa ada penyelesaian. Masalah ini sudah jelas bermula dari Obligasi Rekap BLBI yang terus diabaikan. Itu akar persoalannya," ungkapnya.

Meski begitu, Hardjuno mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mulai memangkas anggaran negara. Menurutnya, ini adalah langkah berani yang belum pernah diambil di era pemerintahan sebelumnya.

Namun, ia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan strategi ekonomi yang lebih komprehensif.

"Ya, ini langkah bagus. Tapi setelah itu bagaimana? Harus ada strategi besar yang konkret dan berani, bukan sekadar reaksi jangka pendek," ujarnya.

Sebagai solusi, Hardjuno menyerukan pentingnya dialog nasional mengenai utang, kebijakan fiskal, dan keberlanjutan ekonomi Indonesia.

"Kita harus mulai bicara jujur dan transparan. Ini bukan hanya soal angka, tapi menyangkut masa depan bangsa. Harus ada solusi menyeluruh dan realistis," pungkasnya.

Baca Juga: Respons Kabar Naturalisasi Miliano Jonathans, Erick Thohir Kembali Singgung Soal 'Pemain Titipan'