Dorong Penempatan 500 Ribu Pekerja Migran, Pemerintah Fokus Perluas Akses KUR

AKURAT.CO Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani, mendorong Bank Jawa Barat (BJB) untuk memperkuat dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pekerja Migran guna menyukseskan target nasional penempatan 500 ribu pekerja migran pada 2026, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Target tersebut akan diwujudkan melalui Program SMK Global 2026, yang menyiapkan penempatan 300 ribu lulusan SMK/SMA dan 200 ribu masyarakat umum ke berbagai negara tujuan.

Christina menegaskan, KUR menjadi instrumen penting untuk mendukung calon pekerja migran yang tidak memiliki kemampuan membiayai pelatihan maupun pengurusan dokumen penempatan.

“Tidak semua calon pekerja mampu membiayai proses pelatihan. Karena itu, skema KUR harus diperkuat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (7/11/2025).

Ia mengungkapkan, kewenangan anggaran KUR untuk pekerja migran di kementeriannya sedang berproses dan ditargetkan rampung pada Maret 2026.

Seluruh skema KUR Pekerja Migran telah disiapkan, dengan total plafon Rp208 miliar, disalurkan melalui:

Baca Juga: Sepanjang 2025, Sebanyak 5.913 Calon Pekerja Migran Jalur Ilegal Berhasil Dicegah

• Bank Artha Graha: Rp25 miliar

• Bank Sinarmas: Rp25 miliar

• Bank Jawa Barat (BJB): Rp45 miliar

• Bank Jakarta: Rp100 miliar

Christina menyebut BJB telah menunjukkan komitmen dengan menyalurkan Rp13,3 miliar KUR Pekerja Migran pada 2024, khususnya untuk penempatan di Taiwan dan Jepang.

BJB juga memiliki agen collection di dua negara tersebut, serta jaringan cabang pembantu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Jakarta, dengan plafon pembiayaan hingga Rp45 juta per debitur.

Wamen P2MI turut mendorong BJB memperluas penyaluran KUR ke negara tujuan lain.

“Kami berharap BJB membuka akses KUR untuk pekerja migran di Hong Kong dan Singapura. Pembiayaan ini tidak hanya untuk pelatihan, tetapi juga membantu keberlangsungan hidup keluarga pekerja di Indonesia,” ujarnya.

Christina memastikan pemerintah terus memperkuat pelatihan bahasa, kompetensi, sertifikasi, serta penempatan melalui skema yang terintegrasi.

“Kami ingin perbankan mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan pelatihan dan penempatan. Pemerintah memiliki political will yang kuat untuk memperluas akses kerja layak di luar negeri,” tegasnya.

Baca Juga: Wali Kota Semarang Sambut Hangat Taruna dan Perwira Siswa AKPOL Jadi Warga Kehormatan