5 Kota Disiapkan Jadi Proyek Percontohan Penataan Permukiman dan Sampah

AKURAT.CO Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) menyiapkan proyek percontohan penataan kawasan permukiman terpadu di lima kota.

Program ini tidak hanya menyasar peningkatan kualitas hunian dan penanganan kawasan kumuh, tetapi juga mengintegrasikan pengelolaan sampah serta perbaikan sanitasi lingkungan.

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan, pengelolaan sampah menjadi salah satu persoalan strategis perkotaan yang perlu ditangani bersamaan dengan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Baca Juga: Kementerian PKP Kejar Target 7.952 Pembangunan Rumah Huntap di Sumatera

Menurutnya, pertumbuhan penduduk dan aktivitas masyarakat perkotaan menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif.

"Selain penyediaan hunian layak, pengelolaan sampah menjadi salah satu isu strategis. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat perkotaan menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, mulai dari pengurangan timbulan sampah, pemilahan dari sumbernya, hingga pengolahan dan pemanfaatan kembali," ujar Maruarar dalam pertemuan dengan jajaran ADEKSI di Jakarta, Selasa malam (10/11/2026).

Melalui proyek percontohan tersebut, pemerintah ingin mengintegrasikan penataan perumahan, peningkatan kualitas kawasan permukiman, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), sanitasi, hingga pengelolaan sampah.

Baca Juga: Kementerian PKP: KUR Perumahan Rp29,17 Triliun Baru Tersalurkan 70,85 Persen

Penentuan lima kota lokasi proyek akan mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, potensi, serta kesiapan masing-masing daerah. Dengan demikian, model yang dikembangkan diharapkan sesuai dengan persoalan di lapangan dan dapat diterapkan di kota-kota lain.

Maruarar menegaskan pelaksanaan program harus didukung perencanaan dan regulasi yang jelas. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan penerima manfaat tepat sasaran serta memiliki perhitungan teknis dan pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Aspek penting yang prinsipil dari program yang akan kita lakukan di antaranya konsep, regulasi, penerima manfaat, dan semua aspek teknis termasuk keuangan. Kami siap bekerja sama selama tujuannya baik dan tidak melanggar aturan," katanya.