120 Anggota DPR Resmi Ajukan HMP Pemakzulan Gibran, PKS Paling Banyak

AKURAT.CO Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), terkait dugaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyampaikan jumlah tersebut berdasarkan dokumen yang ditandatangani dan diserahkan oleh para pengusul. Rinciannya, Fraksi PDIP sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Demokrat 18 anggota.

"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari delapan fraksi yang ada," kata Saan dalam kesimpulan rapat penerimaan usulan HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga: Pimpinan DPR Terima Usulan HMP Pemakzulan Gibran dari Perwakilan Seluruh Fraksi

Jumlah tersebut telah melampaui syarat minimal pengajuan HMP, yakni 25 anggota DPR. Dukungan juga berasal dari delapan fraksi yang ada di DPR. "Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat 1 UU MD3 dan Pasal 192 ayat 1 tata tertib di DPR RI," ujarnya.

Dalam kesimpulan rapat, usulan HMP tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Baca Juga: Fraksi PDIP Sepakat Ajukan Hak Menyatakan Pendapat untuk Pemakzulan Gibran

Ketentuan tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat, atas dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden.

"Apabila diperhatikan, apa yang disampaikan oleh para pengusul maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c UU MD3 yaitu hak menyatakan pendapat atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden RI," jelasnya.

Saan menjelaskan, usulan yang telah diterima pimpinan DPR itu selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.